BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan pemerintah akan memprioritaskan revitalisasi sekolah pada 2026 untuk daerah terdampak bencana alam, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta sekolah-sekolah dengan kondisi rusak berat.
Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti saat menghadiri peresmian Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 sekaligus penyerahan program revitalisasi 2026 di SMP Negeri 9 Pangkalpinang, Kamis (2/7/2026).
Menurut Abdul Mu’ti, alokasi revitalisasi sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2026 sementara mencapai Rp44,38 miliar untuk 49 sekolah, meski jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah proses verifikasi dan validasi selesai.
"Data ini masih sementara dan masih dimungkinkan bertambah, khususnya untuk jenjang sekolah dasar," kata Abdul Mu’ti, kepada awak media usai menghadiri peresmian revitalisasi sekolah di SMP Negeri 9 Pangkalpinang, Kamis (2/7/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan sejumlah kriteria prioritas dalam penentuan sekolah penerima bantuan revitalisasi.
"Untuk tahun ini kami prioritaskan revitalisasi pada daerah-daerah yang terdampak bencana alam seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta daerah lainnya," ujar Abdul Mu’ti.
Selain wilayah terdampak bencana, pemerintah juga memprioritaskan sekolah di kawasan 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan.
Tak hanya itu, sekolah dengan kerusakan berat juga menjadi perhatian utama pemerintah dalam program revitalisasi tahun depan.
Abdul Mu’ti menambahkan, cakupan program revitalisasi 2026 juga diperluas dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya revitalisasi lebih banyak berfokus pada perbaikan bangunan utama sekolah, kini bantuan dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang lain yang selama ini belum tersentuh.
"Revitalisasi tahun 2026 bisa digunakan untuk pembangunan pagar sekolah, sumur, tempat ibadah, dan sarana pendukung belajar lainnya," katanya.
Menurutnya, kebijakan baru ini dibuat agar proses revitalisasi tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyeluruh.
Dengan demikian, sekolah penerima bantuan tidak hanya mendapatkan perbaikan ruang belajar, tetapi juga fasilitas dasar yang menunjang keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah.
Selain sekolah dasar dan menengah, pemerintah juga membuka peluang bantuan revitalisasi bagi taman kanak-kanak (TK) sebagai bagian dari implementasi program wajib belajar 13 tahun.
"Kami berharap kebijakan revitalisasi yang lebih lengkap ini dapat menyempurnakan pembangunan sekolah, sehingga tidak hanya sebagian kecil yang diperbaiki, tetapi keseluruhan fasilitas yang dibutuhkan sekolah," ujarnya.
Secara nasional, pemerintah berencana memperluas target revitalisasi sekolah pada 2026 secara signifikan. Dari target awal 11.744 satuan pendidikan, pemerintah akan menambah sekitar 60 ribu sekolah, sehingga total sekolah yang direvitalisasi mencapai 71.744 sekolah di seluruh Indonesia. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)
