TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Antrean panjang kendaraan yang terjadi di pelabuhan penyeberangan Foto Bengkalis dan Pulau Rupat selama masa libur sekolah mendapat perhatian dari Anggota DPRD Riau Dapil Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, Hardianto. 

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemprov Riau segera melakukan pembenahan sistem pelayanan agar kepadatan tidak terus berulang.

Menurut Hardianto, tingginya antrean bukan semata-mata disebabkan lonjakan penumpang pada musim liburan. Ia menilai pengaturan teknis operasional kapal dan penerapan sistem pembelian tiket secara online yang belum optimal juga menjadi faktor utama penyebab penumpukan kendaraan.

"Pengaturan teknis itu sangat penting. Misalnya, melalui aplikasi masyarakat sudah mengetahui kapal mana yang beroperasi, berangkat pukul berapa, serta berapa kapasitas motor dan mobil yang bisa diangkut. Dengan begitu, masyarakat tidak datang bersamaan sehingga penumpukan bisa dikurangi,"ujar Hardianto, Kamis (2/7/2026).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan sistem penjualan tiket berbasis aplikasi harus diterapkan secara konsisten. Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sosialisasi agar masyarakat terbiasa membeli tiket secara daring sebelum datang ke pelabuhan.

"Jangan sampai masyarakat baru membeli tiket saat sudah berada di pelabuhan. Kalau semua sudah tahu jadwal keberangkatan dan sudah memesan tiket secara online, mereka tinggal datang sesuai jam keberangkatan sehingga antrean bisa lebih tertata," ujarnya.

Hardianto menegaskan masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas kondisi tersebut.

Baca juga: Antrean Pelabuhan RoRo Bengkalis Padat Sejak Hari Minggu, Dishub Tambah Trip Jadi 23 Tiap Hari

Ia menjelaskan lonjakan penumpang saat ini merupakan dampak dari momentum libur sekolah, ketika banyak warga Bengkalis bepergian untuk berlibur maupun mengunjungi keluarga di luar daerah.

"Momentum seperti ini sifatnya sementara atau musiman. Semua orang ingin cepat menyeberang sehingga terjadi kepadatan. Karena itu, pemerintah harus mencari solusi agar pelayanan tetap berjalan baik,"ujarnya.

Ia juga mengaku memahami keterbatasan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menambah armada kapal karena sebagian besar kapal penyeberangan yang beroperasi merupakan kapal sewaan berdasarkan kontrak. Sementara kapal milik pemerintah daerah hingga kini belum beroperasi.

"Kita juga memahami pemerintah daerah tidak bisa begitu saja menambah kapal di luar kontrak yang sudah ada. Ini memang menjadi dilema,"jelasnya.

Meski demikian, Hardianto berharap operator penyeberangan bersama pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat untuk mengurai antrean, salah satunya dengan menambah frekuensi perjalanan kapal selama masa puncak libur sekolah.

"Kalau memang memungkinkan, trip kapal harus ditambah. Apalagi Bupati Bengkalis pernah menyampaikan rencana layanan penyeberangan 24 jam. Pada kondisi seperti sekarang, kebijakan itu bisa menjadi salah satu solusi agar penumpukan kendaraan tidak berlangsung terlalu lama,"tegasnya.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)