Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNJATIM.COM, SUMENEP - Pemkab Sumenep tampaknya masih belum memiliki solusi pasti terkait antrean Panjang di SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sumenep, Madura belum sepenuhnya teratasi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep juga mengakui tidak memiliki kewenangan untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Namun, Pemkab Sumenep saat ini memilih fokus memperbaiki sistem distribusi bersama Pertamina sebagai langkah paling realistis untuk mengurangi antrean yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Sumenep, Dadang Dedy Iskandar menegaskan bahwa penambahan kuota BBM bersubsidi sepenuhnya berada di tangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui Pertamina.

Baca juga: Tekan Dampak Kenaikan BBM, Pemkot Surabaya Usulkan Truk Sampah hingga Damkar Pakai Solar Subsidi

Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk menambah pasokan BBM bersubsidi di Kabupaten Sumenep.

"Penambahan kuota tidak semudah yang kita lakukan karena kewenangannya ada di BPH Migas melalui Pertamina," kata Dadang Dedy Iskandar saat ditemui TribunMadura.com, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, langkah yang saat ini terus dilakukan ialah memperkuat koordinasi dengan Pertamina agar distribusi BBM ke setiap SPBU berjalan lebih lancar.

Salah satu upaya yang dibahas adalah penambahan sarana penyaluran, termasuk tangki distribusi, sehingga proses pengiriman BBM dapat berlangsung lebih cepat dan antrean kendaraan di SPBU bisa ditekan.

"Kami terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperlancar distribusi, termasuk penambahan tangki penyaluran agar kemacetan antrean di SPBU bisa dikurangi," ucapnya.

Selain memperbaiki distribusi, pihaknya juga mengajak masyarakat ikut berperan menjaga ketersediaan BBM bersubsidi.

Dengan demikian, pihaknya mengimbau warga yang memiliki kemampuan ekonomi agar beralih menggunakan BBM non-subsidi.

Ia juga meminta masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat memperparah antrean.

"Kami mengimbau masyarakat yang mampu agar menggunakan BBM non-subsidi. Kemudian masyarakat juga membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying," terangnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya baca di TribunJatim.com