TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman kembali menunjukkan komitmen dalam menjaga kepercayaan publik. Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015, PMI Sleman mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025.
Audit laporan keuangan tersebut dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik independen dari R. Gati Reditya Saputra. Hasilnya, laporan keuangan PMI Sleman per 31 Desember 2025 dinilai telah menyajikan posisi keuangan, kinerja, serta arus kas secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yakni ISAK 35.
Ketua PMI Sleman, Mafilindati Nuraini mengatakan, pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata tanggung jawab lembaga kepada masyarakat.
"Kami mendapatkan dana yang berasal dari masyarakat untuk operasional PMI. Sudah menjadi tradisi dan kewajiban bagi kami, meskipun sebagai lembaga sosial kemanusiaan, untuk meminta audit independen. Ini adalah bentuk akuntabilitas agar pengelolaan keuangan bisa dipotret dan hasilnya transparan disampaikan kepada publik,"kata Mafilindati, Rabu (1/7/2026).
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Sleman ini mengatakan, keberhasilan mempertahankan predikat WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan bukti nyata bahwa PMI Sleman memegang teguh amanah dari para donatur. Setiap rupiah yang dikelola dipastikan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
Dana yang berasal dari masyarakat tersebut, dijelaskan Mafilindati, dialokasikan untuk berbagai layanan penting yang muaranya demi kepentingan masyarakat. Di antaranya, untuk operasional posko 24 jam yang melibatkan relawan dari unsur masyarakat (TSR) maupun perguruan tinggi (KSR). Selain itu, dana tersebut digunakan untuk penanganan bencana, pembinaan serta rekrutmen relawan, peningkatan kapasitas SDM, hingga diklat Palang Merah Remaja (PMR) mulai dari tingkat SD hingga SMA.
"Selain dana dari masyarakat, PMI Sleman juga memiliki unit-unit penghasil pendapatan atau income, seperti Unit Pengelola Darah (UPD), Klinik Pratama, serta unit pendidikan dan pelatihan," katanya.
Sementara itu, Auditor Akuntan Publik R. Gati Reditya Saputra menjelaskan, PMI Kabupaten Sleman adalah lembaga non profit yang berhubungan dengan banyak orang dan dampaknya besar sehingga memberikan transparansi terhadap pengelolaan keuangan kepada masyarakat adalah kewajiban yang sangat penting. Apalagi PMI menggunakan dana dari masyarakat tidak sedikit.
"Itu mengapa PMI sebagai lembaga non-profit penting juga untuk dilakukan audit penggunaan dana. Agar masyarakat percaya karena akuntabilitasnya tinggi,"kata dia.(*)
