PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan revitalisasi sekolah pada 2026 untuk daerah terdampak bencana alam, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta sekolah-sekolah dengan kondisi rusak berat.

Hal itu disampaikan Mu’ti saat menghadiri peresmian program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 sekaligus penyerahan program revitalisasi 2026 di SMPN 9 Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (2/7/2026).

Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, kata Mu’ti, alokasi revitalisasi sekolah pada 2026 untuk sementara mencapai Rp44,38 miliar bagi 49 sekolah.

Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah proses verifikasi dan validasi rampung.

"Data ini masih sementara dan masih dimungkinkan bertambah, khususnya untuk jenjang sekolah dasar," kata Mu’ti.

Dia menyebutkan, tahun ini pemerintah menetapkan sejumlah kriteria prioritas dalam menentukan sekolah penerima bantuan revitalisasi.

Selain wilayah terdampak bencana alam seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah lainnya, pemerintah juga memprioritaskan revitalisasi sekolah di kawasan 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan.

Tidak hanya itu, sekolah dengan kerusakan berat juga menjadi perhatian utama pemerintah dalam program revitalisasi tahun depan.

Mu’ti menambahkan, cakupan program revitalisasi 2026 juga diperluas dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya revitalisasi lebih banyak berfokus pada perbaikan bangunan utama sekolah, kini bantuan dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang lain.

"Revitalisasi tahun 2026 bisa digunakan untuk pembangunan pagar sekolah, sumur, tempat ibadah, dan sarana pendukung belajar lainnya," ujar Mu’ti.

Ia menyebut kebijakan baru tersebut dibuat agar proses revitalisasi tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyeluruh.

Dengan demikian, sekolah tidak hanya mendapatkan perbaikan ruang belajar, tetapi juga fasilitas dasar yang menunjang keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah.

"Kami berharap kebijakan revitalisasi yang lebih lengkap ini dapat menyempurnakan pembangunan sekolah sehingga tidak hanya sebagian kecil yang diperbaiki, tetapi keseluruhan fasilitas yang dibutuhkan sekolah," tutur Mu’ti.

Secara nasional, pemerintah berencana memperluas target revitalisasi sekolah pada 2026 secara signifikan.

Dari target awal 11.744 satuan pendidikan, pemerintah akan menambah sekitar 60 ribu sekolah sehingga total sekolah yang akan direvitalisasi mencapai 71.744 sekolah.

Selain sekolah dasar dan menengah, pemerintah juga membuka peluang memberikan bantuan revitalisasi bagi taman kanak-kanak (TK) sebagai bagian dari implementasi program wajib belajar 13 tahun. (t2)