TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, memaparkan kondisi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026 dalam rapat evaluasi yang dipimpin Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Oval Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (2/7/2026), dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPKAD didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Subbidang Akuntansi, Indah Mustika Sari.
Baca juga: Asistensi Renja-PD 2027, BPKAD Sulbar Pastikan Program Selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah
Baca juga: BPKAD Sulbar dan Majene Bahas Anggaran BKK 2026, Perkuat Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah
Rapat evaluasi juga dihadiri seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga kinerja keuangan daerah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengevaluasi pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
Langkah tersebut sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Dalam pemaparannya, Mohammad Ali Chandra menyampaikan gambaran terkini kondisi keuangan daerah, meliputi realisasi pendapatan, belanja daerah, pembiayaan, serta berbagai tantangan dan langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
Paparan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran agar tetap selaras dengan target pembangunan daerah.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah terus meningkatkan disiplin dalam pengelolaan keuangan sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, mengatakan evaluasi rutin terhadap kondisi keuangan daerah merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan APBD tetap sehat, adaptif, dan mampu mendukung prioritas pembangunan daerah.
"Melalui evaluasi ini, kita dapat mengetahui capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti. BPKAD berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Ali Chandra. (*)
