TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat akibat pengaruh fenomena El Nino.
Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering. Kemarau juga diperkirakan datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan kondisi normal.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla. Status itu berlaku mulai 13 Februari hingga 30 November 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengajak seluruh masyarakat ikut mencegah kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting untuk memutus kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar.
"Membuka lahan dengan cara membakar bukan lagi pilihan yang bijak," tegas SF Hariyanto, Jumat (3/7/2026).
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Riau, Jim Ghafur, mengatakan kondisi iklim tahun ini membutuhkan kesiapsiagaan lebih tinggi. Sebab, Riau menghadapi dua ancaman bencana dalam waktu yang hampir bersamaan.
"Riau saat ini menghadapi dua ancaman sekaligus, yaitu bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor, serta hidrometeorologi kering berupa karhutla akibat pengaruh El Nino. Ini harus diantisipasi secara terpadu," ujarnya.
Baca juga: Dinas PKH Riau Targetkan 22 Ribu Dosis Vaksin Diberikan ke Hewan Ternak di Riau Tahun Ini
Baca juga: Polda Riau Tangani 18 Kasus Karhutla dan Tangkap 19 Tersangka, Lahan Terbakar Capai 591 Hektare
Jim menjelaskan, El Nino memengaruhi pola cuaca di Indonesia, termasuk di Riau. Pada satu periode, hujan dapat turun sangat lebat hingga memicu banjir dan longsor. Namun, saat memasuki musim kemarau, cuaca menjadi lebih panas dan kering sehingga meningkatkan risiko karhutla.
Menurutnya, lahan gambut di Riau menjadi wilayah yang paling rentan terbakar ketika kemarau panjang terjadi.
"Ketika masuk fase kering, lahan gambut di Riau sangat rentan terbakar. Ini yang kita waspadai, karena karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi," jelasnya.
Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota terus memperkuat langkah mitigasi. Upaya yang dilakukan meliputi pemetaan daerah rawan bencana, peningkatan patroli karhutla, serta penguatan sistem peringatan dini.
Koordinasi lintas sektor juga terus ditingkatkan. BPBD melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, hingga masyarakat peduli api. Posko siaga bencana juga telah diaktifkan di sejumlah wilayah rawan.
Jim kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, sebagian besar kasus karhutla masih dipicu oleh aktivitas manusia.
"Kami mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ini sangat berbahaya, apalagi saat kondisi kering akibat El Nino. Pencegahan jauh lebih efektif daripada penanganan," katanya.
Selain karhutla, pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan menghadapi banjir dan longsor. Infrastruktur seperti drainase, tanggul, dan jalur evakuasi harus dipastikan berfungsi dengan baik.
BPBD Riau mencatat sejumlah wilayah masih memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kawasan pesisir dan daerah aliran sungai di Indragiri Hilir, Rokan Hilir, serta Kepulauan Meranti berpotensi mengalami banjir. Sementara Pelalawan dan Siak menjadi daerah prioritas pengendalian karhutla karena memiliki hamparan lahan gambut yang luas.
"Pendekatannya harus menyeluruh. Tidak bisa hanya fokus pada satu jenis bencana saja. Semua potensi harus diantisipasi sejak dini," ujar Jim.
Pemerintah Provinsi Riau berharap kesiapsiagaan seluruh pihak dapat menekan dampak bencana. Pengalaman menghadapi banjir dan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan menjadi pelajaran untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana.
"Intinya adalah kesiapsiagaan. Jika semua pihak bergerak bersama, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi masyarakat dari dampak bencana," katanya. (Syaiful Misgiono)
