TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Nunukan menyebut sebagian besar kasus malaria yang ditemukan di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara merupakan kasus impor yang dibawa pendatang, terutama melalui jalur perbatasan dengan Malaysia.
Kepala Dinkes Nunukan, Hj Miskia, mengatakan Sebatik Timur masih menjadi wilayah yang mencatat kasus malaria. Pada tahun ini terdapat 13 kasus yang sebagian besar berasal dari pendatang.
"Rata-rata pendatang sudah membawa bibit penyakit malaria, terutama mereka yang datang atau dideportasi dari Malaysia sehingga kasusnya masuk ke wilayah kita," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Jumat (3/7/2026).
Selain malaria, Sebatik Timur juga menjadi wilayah dengan jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) tertinggi.
Baca juga: Hasil Asesmen Kemenkes RI Tahun 2025, Kabupaten Malinau Bebas Malaria, Ini Indikatornya
Untuk mencegah penyebaran DBD, Dinkes Nunukan rutin melakukan edukasi kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dan memberantas sarang nyamuk.
Menurut Hj Miskia, fogging tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan setelah ditemukan kasus melalui hasil surveilans petugas kesehatan.
"Kalau tidak ada kasus tidak langsung fogging karena bisa membuat nyamuk menjadi kebal. Petugas akan turun melakukan penyelidikan terlebih dahulu," katanya.
Di sisi lain, Dinkes Nunukan meningkatkan upaya pencegahan HIV yang kini banyak ditemukan pada kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun.
Menurutnya, edukasi tidak hanya diberikan kepada siswa di sekolah, tetapi juga kepada guru dan para orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan anak.
Baca juga: Percepatan Eliminasi, Kasus Malaria Knowlesi Dominasi Temuan di Malinau Kaltara, Kera jadi Penyebab
"Kami juga menyampaikan kepada orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak karena pengawasan keluarga menjadi bagian penting dalam pencegahan HIV," ujarnya.
Untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, Dinas Kesehatan menjalankan program Pelayanan Kesehatan Bergerak dengan membawa dokter spesialis, dokter umum, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya ke daerah yang sulit dijangkau.
Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis dan dilaksanakan beberapa kali dalam setahun sesuai ketersediaan anggaran.
(*)
Penulis: Fatimah Madjid
