TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat koordinasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (3/7/2026), guna membahas kebijakan dana transfer ke daerah dan dana desa.

Kunjungan kerja Tim Banggar DPR RI diawali dengan kedatangan di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo. Rombongan disambut Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, bersama jajaran DPRD Kabupaten Manggarai Barat melalui prosesi adat budaya Manggarai.

Rapat koordinasi berlangsung di Aula Setda Kantor Bupati Manggarai Barat. Pertemuan tersebut dihadiri Pemerintah Provinsi NTT, seluruh bupati dan wali kota se-NTT, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, serta perwakilan Bank Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari pemerintah daerah terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian dana transfer ke daerah serta dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Anggota DPR RI Dipo Nusantara : Kenapa Listrik Sering Mati Hidup

Melalui forum tersebut, Banggar DPR RI berharap dapat memperoleh berbagai masukan dari pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan pengelolaan dana transfer dan dana desa di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Sekilas Tentang Banggar DPR RI

Badan Anggaran (Banggar) DPR adalah alat kelengkapan DPR yang bertugas mengelola dan mengawasi anggaran negara, serta memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan.

Struktur dan Keanggotaan

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan terdiri dari anggota setiap komisi yang dipilih berdasarkan perimbangan jumlah anggota dari tiap fraksi. 

Pimpinan Banggar terdiri dari satu ketua dan maksimal tiga wakil ketua yang dipilih secara kolektif oleh anggota Banggar. 

Saat ini, ketua Banggar adalah Said Abdullah dari PDIP, dengan wakil ketua dari berbagai partai politik seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, dan lainnya 

Fungsi Utama

Fungsi Alokasi: Banggar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara efisien ke berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Fungsi Distribusi: Memastikan distribusi anggaran mencapai keadilan sosial, sehingga tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Fungsi Stabilisasi: Mengawasi kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, termasuk pengelolaan utang dan defisit anggaran 

Proses Kerja

Banggar berperan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama pemerintah.

Proses ini melibatkan diskusi mengenai prioritas anggaran yang diajukan oleh kementerian dan lembaga, serta memastikan bahwa anggaran yang disetujui sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional 

Tantangan yang Dihadapi

Banggar menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidakpatuhan daerah terhadap alokasi anggaran yang ditetapkan, kapasitas birokrat yang belum memadai dan masalah dalam pertanggungjawaban belanja daerah. 

Hal ini dapat menghambat efektivitas kebijakan anggaran yang diusulkan.