Opini - Poltekkes Kemenkes Kupang Era Baru: Dari Unggul menuju Bermartabat

Oleh: Sabinus B. Kedang
Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang

POS-KUPANG.COM - Kamis, 2 Juli 2026 kemarin, telah menjadi penanda dimulainya era baru Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada hari itu, para Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi resmi dilantik oleh Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan Kupang.

Komposisinya menjadi catatan penting: kepemimpinan didominasi perempuan, dengan hanya satu di antaranya laki-laki. Kepercayaan besar ini dari Kementerian Kesehatan bukan sekadar simbol.

Ini adalah harapan agar Poltekkes Kupang dipimpin dengan gaya yang kolaboratif, teliti, dan berorientasi pada manusia. 

Kita patut mengapresiasi kepemimpinan sebelumnya yang berhasil mengantarkan 11 Program Studi meraih predikat "Unggul" dari LAM-PTKes. Ini adalah capaian institusional yang membanggakan dan menjadi modal utama kita hari ini.

Di tengah capaian "Unggul" akademik, kita juga perlu mencatat ada ruang evaluasi tata kelola yang harus segera dibenahi. Saya memandang ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai bahan evaluasi berharga. "Unggul" di bidang akademik harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas dan tata kelola yang bermartabat.

Catatan ini menjadi komitmen bersama seluruh sivitas untuk terus berbenah, agar kepercayaan publik dapat kita raih kembali.

Baca juga: Tim Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang Edukasi Hukum dan Kesehatan Mental

Tahun 2026 ini menghadirkan tiga pekerjaan rumah besar: akreditasi Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, akreditasi PJJ D3 Keperawatan, dan Akreditasi Institusi Pendidikan. Inilah saatnya kita bergerak dari sekadar "Unggul" secara borang, menuju bermartabat secara praktik dan etika.

Tepat di waktu yang bersamaan, Kemenkes RI menerbitkan PERMENKES Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas PERMENKES 71/2020 tentang Ortala Poltekkes.

Esensi perubahan ini adalah delayering: bergeser dari struktur yang berlapis-lapis menjadi organisasi yang lebih fungsional. Tujuannya jelas: menciptakan organisasi yang agile dan mekanisme kerja yang fleksibel. Bermartabat dalam konteks ini berarti organisasi yang lincah, relevan, dan berakar pada kebutuhan daerah.

NTT dengan segala tantangan geografis dan kesehatannya menuntut Poltekkes yang tidak kaku. Struktur baru harus memberi ruang agar ide-ide baik dari lapangan bisa cepat naik dan dieksekusi, tanpa tersangkut birokrasi panjang.

Selama ini, banyak kebijakan pendidikan lahir dari pendekatan top-down. Efisien, tetapi kadang kurang menyentuh akar masalah di kelas, laboratorium, ataupun di lahan praktik.

Padahal dosen dan tenaga kependidikan adalah ujung tombak. Mereka yang paling tahu apa yang dibutuhkan mahasiswa, apa kendala selama pembelajaran di kelas, laboratorium, dan apa yang terjadi saat praktik di Rumah Sakit, Puskesmas, dan masyarakat.

Baca juga: Poltekkes Kupang Bersama Pemcam LAUT, Manggarai Timur Gelar FGD Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak 

Saya optimis, kepemimpinan perempuan yang baru ini memiliki kepekaan untuk membangun jembatan itu. Menjadikan kebijakan sebagai produk dialog, bukan hanya instruksi. Inilah inti dari "bermartabat": menghargai setiap suara di dalam institusi.

Saya berpikir beberapa langkah konkret menuju bermartabat harus selaras dengan arah besar Transformasi Kesehatan Indonesia.

Pertama, Akreditasi yang Mengakar dan Membumi. Jadikan proses akreditasi 2026 bukan sebagai beban administratif segelintir orang. Libatkan dosen dan tendik secara substantif sejak penyusunan dokumen.

Jadikan setiap indikator akreditasi sebagai cermin untuk perbaikan mutu pembelajaran dan layanan, bukan sekadar mengejar angka. Langkah ini adalah wujud dari Pilar Transformasi Kesehatan: Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, yang dimulai dari mutu SDM kesehatan lulusan kita. Hal ini sejalan dengan yang selama ini dilaksanakan melalui penjaminan mutu Poltekkes.

Kedua, Relevansi Mutlak untuk NTT. Kuatkan riset terapan dan pengabdian masyarakat yang langsung menjawab isu prioritas daerah: penurunan stunting, eliminasi TB, dan peningkatan kesehatan ibu-anak serta masalah Kesehatan lain di wilayah NTT.

Ini adalah kontribusi langsung Poltekkes pada Pilar Transformasi Kesehatan: Transformasi Layanan Primer. Poltekkes Kupang harus menjadi rujukan solusi, bukan hanya pencetak ijazah.

Baca juga: Kajur Kebidanan: Dies Natalis ke-25 Momentum Kematangan dan Adaptasi Regulasi di Poltekkes Kupang

Ketiga, Pemberdayaan dan Kepercayaan Nyata. Implementasikan semangat delayering dari PERMENKES 13/2026 dengan mendelegasikan kewenangan akademik dan manajerial yang lebih besar kepada tingkat Jurusan dan Prodi.

Beri mereka ruang untuk berinovasi, bereksperimen, dan mengambil keputusan cepat sesuai kebutuhan lapangan. Ini menjawab kebutuhan Pilar Transformasi Teknologi Kesehatan, yang butuh SDM vokasi yang lincah dan adaptif. 

Keempat, Kolaborasi Ekosistem untuk Dampak Lebih Luas. Tidak ada institusi yang bisa berjalan sendiri. Perkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga pendukung Tri Dharma PT, serta institusi pendidikan kesehatan lain di NTT, Indonesia, bahkan negara lain.

Kolaborasi ini penting agar lulusan Poltekkes terserap, risetnya terpakai, dan pengabdiannya tepat sasaran di masyarakat. Ini adalah nafas dari Pilar Transformasi Layanan Rujukan dan Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, agar pendidikan kita menghasilkan dampak ekonomi dan layanan yang nyata.

Selamat mengemban amanah kepada Ibu Direktur dan seluruh jajaran pimpinan baru. Kami percaya, di bawah komando Ibu, Poltekkes Kupang tidak hanya akan mempertahankan predikat "Unggul", tetapi juga mencapai martabat baru: institusi pendidikan vokasi kesehatan yang humanis, berdampak, dan menjadi kebanggaan NTT untuk Indonesia. Terima kasih. (*)