TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menegaskan pemerintah selalu terbuka terhadap kritik masyarakat mengenai lokasi pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dinilai tidak ideal.
Adapun, lokasi Kopdes itu sebelumnya dikritik karena berada di tengah hutan, dekat tambak, hingga di samping kuburan.
"Itu sudah dikoreksi semua, semua masukan, termasuk juga yang ada di sosial media kita langsung (koreksi) karena kita juga punya call center Kementerian Koperasi, kita mirroring juga dengan sistem informasi yang ada di PT Agrinas Pangan Nusantara selalu melakukan pengecekan di lapangan," jelasnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (3/7/2026).
Ferry menyampaikan bahwa kritik itu perlu ditanggapi karena pihaknya meyakini bahwa masukan dari masyarakat bertujuan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.
Dia juga menegaskan bahwa Kementerian Koperasi bersama kementerian dan lembaga lainnya akan berupaya memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan program tersebut.
"Agar tahap pembentukan bangun fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapan serta operasionalisasinya ini akan berjalan sesuai dengan keinginan Bapak Presiden yang mengharapkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi produktif," paparnya.
Ferry lantas menjelaskan, penentuan lokasi Kopdes Merah Putih itu berdasarkan hasil musyawarah warga desa setempat.
Sebab, tanah yang digunakan untuk pembangunan Kopdes itu tidak dibeli oleh Pemerintah, melainkan memanfaatkan aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun BUMN.
"Penentuan lokasinya tetap musyawarah desa. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan ada yang tidak strategis, tapi itu persentasenya kecil, itu juga bisa jadi karena memang di desa tersebut ketersediaan lahannya juga terbatas gitu," ungkap Ferry.
"Tapi karena ini musyawarah, tentu operasionalisasinya nanti akan didukung, harapannya dengan masyarakat desa yang notabenenya masyarakat desa itu kan nanti akan jadi anggota koperasi, bahkan kepala desa di koperasi desa kelurahan Merah Putih ini akan menjadi pengawasnya," jelas Ferry.
Dalam operasionalisasi program, kata Ferry, studi kelayakan (feasibility study) dan model bisnis merupakan aspek yang penting.
Baca juga: Kawal Program Prabowo, Mendes Yandri Tegaskan Koperasi Merah Putih Wajib Serap Tenaga Kerja Lokal
Namun, menurutnya, hal yang lebih utama adalah memastikan masyarakat desa dapat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut.
"Oleh itu kami di Kementerian Koperasi juga akan apa mengambil inisiatif untuk mempertemukan para pengawas, pengurus yang sudah tercatat di akta Badan Hukum Koperasi Desa untuk bersama-sama dengan kita semua nanti untuk operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan lokasi Kopdes Merah Putih disesuaikan dengan fungsi utamanya sebagai penyerap hasil produksi masyarakat (offtaker), bukan sebagai pusat perbelanjaan atau supermarket.
"Banyak sekali kata-katakan ini, kok Koperasi (Desa Merah Putih) ada di gunung, Koperasi Nelayan Merah Putih, di laut, ya di pantai, emang di mana? Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai offtaker," ujar Zulhas dalam acara rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
"Intinya misalnya Kopdes itu Pak, untuk tadi, nelayan, Kampung Nelayan Merah Putih itu untuk offtaker. Dia bukan supermarket," tambah Zulhas.
Dilansir kemenkopangan.go.id, Zulhas sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya menargetkan sebanyak 30 ribu Kopdes Merah Putih rampung dibangun dan beroperasi penuh pada 16 Agustus 2026.
"Hari ini kita berkumpul kembali di Nganjuk, Jawa Timur, untuk mengikuti peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan Merah Putih oleh Bapak Presiden," ujar Zulhas dalam sambutan di peresmian 1.061 Koperasi Desa Merah Putih, di Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei 2026 lalu.
Zulhas mengatakan peresmian koperasi ini bukan sekadar pembangunan fisik. Namun, juga bagian dari upaya menghadirkan instrumen keadilan bagi desa-desa di Indonesia.
"Bapak Presiden tidak meresmikan gedung, tidak meresmikan jalan atau jembatan. Yang Bapak Presiden resmikan hari ini adalah instrumen keadilan. Keadilan ekonomi, keadilan bagi desa Indonesia," katanya.
Dia mengatakan program Kopdes Merah Putih sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan jika sumber daya alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat dan Zulhas mengaku bangga menjalankan kebijakan tersebut.
"Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah," katanya.
Menurut Zulhas, Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi saat ini ada 1.061 koperasi.
Nantinya, pemerintah menargetkan akan membangun dan mengoperasikan 30 ribu koperasi lainnya sebelum 17 Agustus.
"Sebanyak 1.061 koperasi telah siap beroperasi penuh dan diresmikan serentak pada hari ini. Di Jawa Timur telah terbangun 530 unit, tersebar di 7 kabupaten. Sedangkan di Jawa Tengah, 531 unit di 8 kabupaten atau kota," paparnya di hadapan Prabowo yang juga hadir dalam acara tersebut.
"Pemerintah menargetkan 30.000 unit lebih KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah, Bapak (Presiden Prabowo," sambung Zulhas.
(Tribunnews.com/Rifqah)
