WARTAKOTALIVE.COM - Provinsi Jawa Barat bakal berubah nama menjadi Tatar Sunda atau Pasundan. 

Usulan perubahan nama ini tengah diproses para budayawan Sunda dan akademisi bersama Komisi 1 DPRD Jabar, di Ruang Komisi 1, Kamis (2/7/2026).

Dalam audiensi tersebut, setiap perwakilan dari Komunitas pengkaji pergantian nama bergantian menyampaikan pendapatnya, soal latar belakang dan urgensi pergantian nama Provinsi Jawa Barat yang sudah diusulkan sejak lama.  

Salah satu tim pengkaji pergantian nama Provinsi Jawa Barat yang juga Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia mengatakan, perjuangan mengganti nama Provinsi merupakan upaya menjaga identitas Sunda yang dinilai terus menyusut dan terancam hilang.

Ganjar mengatakan, usulan perubahan nama bukan didorong momentum politik tertentu, tapi bagian dari perjuangan panjang yang telah berlangsung sejak bertahun-tahun. 

"Saya kira nggak ada soal momentum. Ini mah soal maraton perjuangan aja. Apalagi sekarang DPRD memberikan respons yang bagus," ujar Ganjar usai audiensi seperti dimuat TribunJabar.

Ganjar menilai, nama Sunda memiliki nilai historis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang jauh lebih besar dibanding sekadar penamaan administratif.

Namun, istilah Sunda kini semakin terpinggirkan karena pendekatan administrasi yang membuat wilayah-wilayah bersejarah Sunda terpecah menjadi sejumlah daerah.

"Kalau saya sendiri, paling tidak kita membuat monumen, karena Sunda itu sangat besar secara geologis. Ada Sunda Besar, Sunda Kecil, yang kemudian secara administratif menjadi tidak ada. Sekarang hanya jadi Jawa Barat saja," ucapnya. 

Ganjar menyebut, wilayah Tatar Sunda pada masa lalu mencakup kawasan yang jauh lebih luas, mulai dari Banten hingga Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. 

Bahkan Jakarta pernah menjadi bagian wilayah administratif Sunda sebelum berdiri sebagai daerah tersendiri.

"Dulu Jakarta itu masuk ke wilayah Sunda secara administratif. Banten juga itu adalah wilayah Sunda. Dan sejarah menunjukkan bahwa Tatar Sunda itu mulai dari Banten sampai Cipamali bagian dari Jawa Tengah," katanya.

Menurut Ganjar, kekhawatiran bahwa perubahan nama akan memicu daerah lain memisahkan diri bukanlah persoalan utama.

Terpenting saat ini, kata dia, membangun kesepahaman mengenai pentingnya menjaga identitas Sunda.

"Yang penting maunya aja dulu, rumuskan dulu. Kalau itu sudah setuju, ya nanti jangan suka mikirin orang lain lah, diri sendiri aja mau mendukung atau tidak," ucapnya.

Ganjar juga menepis anggapan bahwa perubahan nama akan menimbulkan persoalan administrasi yang rumit.

Baca juga: Libur Idul Adha 2026, Wisata Sejarah Sunda Kelapa Bisa Jadi Pilihan Liburan Keluarga

Menurutnya, penyesuaian dokumen dan administrasi hanyalah konsekuensi yang bisa dilakukan secara bertahap.

"Ah itu kan turunannya. Ujung Pandang jadi Makassar juga begitu. Urusan administrasi, kop surat, cap dan sebagainya itu mah biasa-biasa aja," katanya.

Dalam audiensi tersebut, Ganjar mengaku mendapat sinyal positif dari DPRD Jawa Barat.

Ia menyebut hampir seluruh fraksi menyatakan dukungan dan sepakat melanjutkan pembahasan ke tahapan berikutnya melalui kajian lebih mendalam.

"Katanya tadi hampir semua fraksi mendukung. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya, termasuk pengkajian lagi," ucapnya.

Meski demikian, Ganjar menegaskan pergantian nama bukan jalan pintas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, perubahan nama harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan semangat masyarakat Sunda.

"Hipotesis yang berubah nama menjadi Sunda itu tidak serta-merta juga menjadi sejahtera. Tapi kalau berubah menjadi nama Sunda itu kan ada etos, ada semangat, ada keinginan bahwa saya orang Sunda harus lebih baik dari yang lain," katanya. 

Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Jabar yang mewakili masing-masing fraksi menyatakan setuju dan akan membahas usulan ini ke tahapan yang lebih serius. 

“Fraksi, Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP, menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya, untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Kalau Gerindra dan Nasdem tadi sudah menyampaikan ikut saja,” ujar Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, memastikan DPRD akan menindaklanjuti usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan yang diajukan sejumlah akademisi, tokoh dan budayawan Sunda.

Menurut Ono, usulan tersebut telah difasilitasi secara resmi oleh pimpinan DPRD Jawa Barat bersama Komisi I dan unsur pimpinan fraksi, untuk mendengarkan langsung aspirasi para pengusul yang telah menyusun naskah akademik.

"Kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pengusul, yang mana sudah dibuatkan naskah akademiknya, tentunya ini harus selaras dengan perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, terkait dengan keadilan fiskal, pendekatan pelayanan publik yang ujungnya bagaimana rakyat Jawa Barat sejahtera," ujar Ono, Jumat (3/6/2026).

Ono mengatakan, pembahasan perubahan nama daerah tidak bisa dilepaskan dari persoalan yang selama ini diperjuangkan DPRD Jawa Barat, yakni ketimpangan fiskal dan pelayanan publik dibandingkan Provinsi lain.

Menurutnya, Jawa Barat masih menghadapi ketidakadilan fiskal jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, baik dari sisi jumlah kabupaten/kota maupun jumlah desa yang menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah pusat.

"Nah, sehingga menurut kami, isu itu harus selaras menjadi perjuangan DPRD Jawa Barat juga Gubernur Jawa Barat," ujarnya.

Ono menjelaskan, apabila DPRD nantinya menyetujui usulan perubahan nama provinsi, proses tersebut tidak berhenti di tingkat daerah. Keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Kalaupun nanti kita putuskan menyetujui terkait dengan usulan ini, tentunya ini kan belum selesai, sama seperti CDOB, tidak selesai di DPRD tapi selesainya di pemerintah pusat," katanya.

DPRD, kata Ono, akan membuka ruang diskusi yang lebih luas sebelum mengambil sikap resmi. Salah satunya melalui public hearing dan sosialisasi untuk menyerap pandangan masyarakat dari berbagai wilayah di Jawa Barat.

Ono menilai, masukan publik penting karena kultur masyarakat Sunda di Jawa Barat tidak bersifat tunggal.

"Nanti DPRD juga akan lebih banyak melakukan public hearing, melakukan sosialisasi, ingin mendengarkan masyarakat. Karena kultur Sunda di Jawa Barat itu terbagi-bagi. Ada kultur Sunda Priangan, ada kultur Sunda Kecirebonan, ada kultur Sunda Kemelayuan. Nah, sehingga walaupun Sunda tapi ada karakteristik budaya yang berbeda-beda. Ini yang harus kita dengar juga," ucapnya.

(Wartakotalive.com/DES/TribunJabar)