TRIBUNJAKARTA.COM - Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok menuai gelombang penolakan keras dari berbagai elemen, mulai dari pelaku industri pertembakauan hingga kalangan akademisi.
Kebijakan yang diinisiasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut dinilai tidak realistis dan justru berpotensi menyuburkan peredaran rokok ilegal di Indonesia.
Kekhawatiran ini salah satunya disuarakan oleh Komunitas Pecinta Tabacum Nusantara Indonesia (KPTNI), wadah yang menaungi ratusan penggiat tembakau dari hulu ke hilir, mulai dari petani, peracik, hingga pelaku usaha di seluruh tanah air.
Ketua Umum KPTNI, Eggy Bp, mengkritisi rencana penyeragaman huruf, bentuk, serta warna kemasan rokok menggunakan warna pantone 448C yang termaktub dalam RPMK tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.
Menurut Eggy, aturan ini akan menjadi pukulan telak yang membunuh ekosistem pertembakauan legal yang selama ini berkontribusi resmi kepada negara.
"Rancangan aturan penyeragaman kemasan rokok ini sama saja dengan upaya menyuburkan rokok ilegal," ujar Eggy, Jumat (3/7/2026).
Eggy menjelaskan, tanpa adanya aturan penyeragaman kemasan saja, saat ini pasar sudah dibanjiri oleh produk-produk rokok ilegal yang mempelesetkan warna, nama, hingga huruf dari merek legal resmi.
"Justru penyeragaman kemasan akan memberikan ruang lebih leluasa pada produk rokok ilegal," tegasnya.
Tak hanya berdampak pada industri rokok, KPTNI menilai kebijakan ini akan memicu efek domino yang mematikan rantai industri penunjang, seperti sektor percetakan kemasan dan industri ekonomi kreatif lainnya.
Eggy pun menyayangkan sikap Kemenkes yang dinilai menutup mata dan telinga dari aspirasi para pelaku di lapangan selama proses penyusunan regulasi ini.
"Sejak awal proses penyusunan, pembahasan, hingga sekarang dalam proses kejar target pembahasan, Kemenkes tak pernah melibatkan unsur KPTNI," ungkap Eggy.
Padahal, lanjut dia, ekosistem pertembakauan merupakan salah satu sektor penopang ekonomi terbesar dalam negeri yang bersifat padat karya dan mandiri.
"Kami meminta Kemenkes mendengarkan masukan dari setiap elemen masyarakat pertembakauan sebagai pihak yang terdampak langsung. Selama lima tahun terakhir, tidak sedikit pelaku usaha pertembakauan skala kecil dan menengah yang gulung tikar. Tolong pemangku kebijakan agar lebih memperhatikan keberlangsungan sektor ini," tuturnya.
Sikap kritis juga datang dari dunia akademik. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, menilai RPMK penyeragaman kemasan rokok ini mengabaikan kontribusi besar ekosistem pertembakauan yang selama ini menghidupi jutaan masyarakat dan menjadi bagian dari sosial budaya Indonesia.
"Sejak berabad-abad tembakau sudah melekat dengan histori bangsa ini dan sampai saat ini melekat dengan penghidupan masyarakat kita. Rancangan kebijakan ini terlalu dipaksakan," kata pria yang akrab disapa AB Widyanta ini.
Ia melihat ada dominasi sepihak dari sektor kesehatan yang mengorbankan aspek penting lainnya bagi hajat hidup orang banyak.
"Ada hegemoni kesehatan yang menyingkirkan dimensi-dimensi ekonomi dan sosial kultural, yang pada akhirnya akan menyakiti petani, pekerja, dan orang-orang yang bergantung pada industri hasil tembakau itu sendiri," paparnya.
Lebih lanjut, AB Widyanta secara tajam menyebut pemaksaan realisasi aturan ini sebagai bentuk tirani dan kekerasan simbolik yang dilakukan oleh Kemenkes.
"Ini sebetulnya tiran. Kebijakan ini banal. Sama saja dengan negeri ini melakukan upaya bunuh diri bersama. Rokok ilegal akan makin menjamur, dan konsumen dipaksa membeli kucing dalam karung. Betapa berbahayanya rancangan penyeragaman kemasan rokok ini," kata dia.
Baca juga: Karyawan Percetakan Korban Penyekapan di Senen Cuma Digaji Rp 500 Ribu, Said Iqbal: Itu Perbudakan
Baca juga: Ucapan Menohok Umuh Muchtar Soal Transfer Persib, Singgung Orang Jakarta Terkejut: Belum Puas, Sabar
Baca juga: Said Iqbal Terenyuh Dengar Kisah Karyawan Percetakan di Senen: Tak Beradab, Ayahnya Cuma Pedagang Es
