SERAMBINEWS.COM, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) pada prinsipnya memiliki kewajiban konstitusional untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegasan tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 174/PUU-XXIV/2026 yang menguji sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa sejak awal pengangkatan, setiap ASN telah menyatakan kesediaan untuk ditugaskan di mana saja sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.

Hal ini dipandang sebagai konsekuensi langsung dari status ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa.

“Mobilitas ASN melalui mekanisme mutasi merupakan konsekuensi logis dan yuridis dari kedudukan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik,” demikian inti pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, seperti dikutip dari Kompas.com.

Mutasi Dinilai Instrumen Pemerataan Layanan Publik

MK juga menilai bahwa mekanisme mutasi dan mobilitas ASN merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam menjaga pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Pengaturan terkait pengembangan karier dan penempatan pegawai dipandang sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kebutuhan individu ASN dengan kepentingan organisasi negara.

Menurut Mahkamah, fleksibilitas dalam pengaturan mutasi diperlukan agar pemerintah dapat merespons dinamika kebutuhan pelayanan publik yang berbeda-beda antarwilayah.

Oleh karena itu, ketiadaan batas waktu mutasi yang kaku dalam undang-undang dinilai sebagai kebijakan hukum yang masih berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang.

Polemik “Penguncian NIP” dan Mutasi Jangka Panjang

Dalam perkara ini, para pemohon menyoroti praktik administratif yang dianggap menimbulkan ketidakpastian, seperti adanya kebijakan “penguncian” Nomor Induk Pegawai (NIP) selama 10 hingga 20 tahun di beberapa instansi.

Menurut pemohon, kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kesempatan pengembangan karier serta terpisahnya ASN dari keluarga dalam jangka waktu panjang.

Para pemohon menilai ketiadaan batas minimal dan maksimal masa penempatan dalam UU ASN membuka ruang diskresi yang berpotensi merugikan hak konstitusional ASN, khususnya terkait hak atas pengembangan diri, kesejahteraan, serta keadilan dalam sistem mutasi.

Baca juga: Aturan Mutasi PNS Minimal 10 Tahun Digugat ke MK, Dinilai Menghambat Hak Berkumpul dengan Keluarga

Permohonan Uji Materi Ditolak

Perkara ini diajukan oleh sejumlah ASN yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mobilitas Karier (FOSMIK), yakni Dhira Dharma Wirawan, Rani Lestari Banjarnahor, dan Candra Dewi Cahyaningrum. Mereka menguji Pasal 21 ayat (8) huruf a dan Pasal 46 ayat (2) UU ASN.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menetapkan batas waktu mutasi, yakni minimal dua tahun dan maksimal lima tahun, serta mewajibkan adanya pengecualian berbasis alasan kemanusiaan dan kondisi kesehatan.

Namun, MK menolak seluruh permohonan tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa selama kebijakan mobilitas ASN tidak terbukti melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, keadilan, maupun non-diskriminasi, maka hal tersebut merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang, bukan kewenangan Mahkamah untuk mengubahnya.

Implikasi Putusan

Putusan ini menegaskan kembali prinsip dasar sistem kepegawaian ASN di Indonesia, yaitu fleksibilitas penempatan sebagai bagian dari pelayanan publik nasional.

Pemerintah tetap memiliki ruang untuk mengatur mekanisme mutasi sesuai kebutuhan, sementara ASN tetap terikat pada prinsip kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Dengan putusan ini, praktik pengaturan mutasi jangka panjang di instansi pemerintah tidak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, selama masih dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.