TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Daniel Johan menilai pemadaman listrik berkepanjangan di Kalimantan Barat perlu menjadi perhatian serius karena berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pemadaman listrik yang terjadi di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang telah memengaruhi berbagai sektor usaha, mulai dari UMKM, pedagang, percetakan, warung kopi, hingga pelaku usaha kuliner.

Legislator dari Daerah Pemilihan Kalbar ini berharap pemerintah bersama PLN dapat terus mempercepat langkah-langkah penanganan agar pasokan listrik kembali stabil dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal.

"Saya berharap pemerintah bersama PLN dapat mengambil langkah cepat dan terukur agar persoalan ini segera teratasi, sehingga masyarakat dan para pelaku usaha bisa kembali menjalankan aktivitasnya dengan baik," kata Daniel Johan, Jumat (3/7/2026).

Menurut anggota Fraksi PKB itu, listrik merupakan kebutuhan dasar yang menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, ia menilai informasi mengenai penyebab pemadaman perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami kondisi yang terjadi.

"Masyarakat tentu berharap mendapatkan penjelasan yang terbuka mengenai penyebab pemadaman yang berulang, apakah berkaitan dengan kapasitas pembangkit, pasokan energi primer, atau faktor teknis lainnya. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat memahami situasi sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap proses penanganan yang sedang dilakukan," ujarnya.

Selain percepatan pemulihan sistem kelistrikan, Daniel juga mendorong agar penyaluran kompensasi kepada pelanggan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menambahkan, pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah pendukung bagi UMKM yang mengalami kerugian akibat pemadaman, seperti rusaknya bahan baku, hilangnya omzet, maupun terhentinya proses produksi.

"Kompensasi yang diberikan diharapkan tidak hanya membantu meringankan beban pelanggan, tetapi juga mendukung pemulihan usaha masyarakat yang terdampak," katanya.

Daniel menegaskan bahwa bagi masyarakat, listrik bukan hanya kebutuhan rumah tangga, melainkan juga penopang mata pencaharian.

"Ketika listrik padam, aktivitas ekonomi ikut terganggu dan pendapatan masyarakat dapat berkurang. Karena itu, seluruh pihak perlu terus berkolaborasi agar persoalan ini dapat segera diselesaikan dan masyarakat yang terdampak memperoleh dukungan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ia berharap upaya perbaikan sistem kelistrikan terus dilakukan sehingga pemadaman berkepanjangan tidak kembali terjadi dan tidak lagi membebani masyarakat Kalimantan Barat maupun daerah lainnya di Indonesia.

Pemadaman Listrik Bergilir

Dikutip dari Tribun Pontianak, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menuai keluhan dari masyarakat. 

Gangguan pasokan listrik yang berlangsung hingga sekitar lima jam setiap hari dinilai telah menghambat berbagai aktivitas, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pekerjaan, hingga kegiatan usaha yang bergantung pada pasokan listrik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemadaman bergilir di Kabupaten Kayong Utara mulai diberlakukan sejak Rabu 1 Juli 2026. 

Hampir seluruh wilayah di kabupaten tersebut terdampak dengan rata-rata durasi pemadaman mencapai sekitar lima jam.

Sementara itu, kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Ketapang. Pemadaman mulai berlangsung sejak Kamis 2 Juli 2026 dengan durasi yang hampir sama, yakni sekitar lima jam. 

Gangguan pasokan listrik tersebut turut dirasakan masyarakat di hampir seluruh wilayah Kabupaten Ketapang.

Penjelasan PLN

PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat (Kalbar) memastikan pemadaman listrik bergilir dipicu gangguan pada mesin pembangkit milik Independent Power Producer (IPP) akibat cuaca cuaca panas.

Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Kalbar, Mukhlis Zarkasih mengatakan, suhu lingkungan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan kemampuan mesin pembangkit mengalami penurunan kapasitas (derating).

Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan adanya gangguan pada salah satu mesin pembangkit IPP.

Sehingga pasokan daya ke sistem kelistrikan berkurang.

“Karena itu, dilakukan pengaturan sistem agar tidak terjadi pemadaman yang lebih luas,” kata Mukhlis, Jumat (3/7/2026).

Mukhlis menegaskan, pemadaman yang terjadi bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan batu bara maupun energi primer.