TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar koordinasi dan rapat kerja di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Sabtu (4/7/2026).

Rapat kerja ini diikuti 29 cabang olahraga yang akan menyusun program kerja selama satu periode.

Ketua KONI Polman, Andi Mappangara, menyampaikan rapat kerja ini merupakan bagian dari upaya penguatan untuk memajukan dunia keolahragaan.

Baca juga: Polisi Ungkap Identitas Pelaku dan Korban Penikaman di Mamuju, Satu Orang Tewas

Baca juga: Diduga Terjadi Keributan Kasus Penikaman, Warga Desak King Karaoke Mamuju Ditutup

“Insya Allah rapat kerja ini nantinya merumuskan program kerja untuk penguatan keolahragaan,” kata Andi Mappangara kepada wartawan.

Dia meminta kepada 29 cabor mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk berlaga di Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) 2026.

Andi Mappangara menyebut target pada Kejurprov 2026, KONI Polman harus keluar sebagai juara umum.

Dia mengatakan sejumlah cabor telah mulai melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan sebagai persiapan menghadapi Kejurprov 2026.

“Salah satunya melalui pelaksanaan Bupati Cup untuk cabang sepak bola yang turut mendapatkan dukungan dari KONI,” ungkapnya.

Tekankan Pembinaan Atlet dan Tata Kelola Organisasi

Dia juga mengingatkan kepada seluruh cabor yang masa kepengurusannya berakhir agar segera melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) dan kembali aktif menjalankan program kerja.

Dalam rapat koordinasi ini, KONI Polman juga menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman, Nurcholis, sebagai narasumber.

Tujuannya agar penyalahgunaan anggaran yang pernah terjadi pada kepengurusan sebelumnya tidak terulang kembali.

Sementara itu, Bupati Polman, H. Samsul Mahmud, menyampaikan rapat kerja ini menjadi wadah untuk merumuskan program kerja strategis.

Program tersebut mencakup pembinaan olahraga sekaligus peningkatan kualitas atlet dan pelatih.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini terdampak kebijakan efisiensi anggaran sehingga menyebabkan sejumlah program kerja belum dapat dilaksanakan, termasuk penyelenggaraan Porprov.

“Pemerintah daerah harus selektif menentukan kegiatan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Bukan berarti olahraga tidak menjadi prioritas, tetapi kebutuhan yang lebih mendasar harus kita dahulukan,” ungkapnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli