Laporan Wartawan Tribun Gayo Asnawi Luwi | Aceh Tenggara
TribunGayo.com, KUTACANE - Jembatan Natam yang menghubungkan Kecamatan Badar dengan Desa Tanjung, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, ambruk diterjang banjir bandang pada 27 November 2025.
Hingga kini, jembatan tersebut belum dibangun kembali secara permanen sehingga aktivitas masyarakat masih bergantung pada jalan alternatif.
Jembatan rangka baja itu merupakan akses penting bagi warga, terutama untuk mengangkut hasil pertanian dan menuju kawasan perkebunan.
Putusnya jembatan tersebut dinilai berdampak terhadap mobilitas serta aktivitas perekonomian masyarakat.
Baca juga: Harga Ayam Potong di Aceh Tenggara Anjlok jadi Rp32.000 per Kilogram
Sebagai solusi sementara, dibangun jalan alternatif yang melintasi alur Sungai Alas yang sebagian telah mengering. Jalur tersebut dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Namun, sejumlah warga menilai kondisi jalan alternatif masih belum memadai. Permukaan jalan yang belum padat membuat kendaraan kesulitan melintas, terutama saat membawa muatan, serta dinilai berisiko bagi pengguna jalan.
Salah seorang sopir, Munjiri kepada wartawan TribunGayo.com, Asnawi Luwi pada Sabtu (4/7/2026), mengaku kesulitan melintasi jalur alternatif, terutama saat membawa muatan.
Ia berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi jalan alternatif dengan melakukan pemadatan menggunakan alat berat, sembari mempercepat pembangunan kembali Jembatan Natam secara permanen agar aktivitas masyarakat kembali normal.
"Harapannya jalan alternatif lebih bagus diperbaiki agar memudahkan kendaraan melintas dan Jembatan Natam juga secepatnya diperbaiki secara permanen agar akses warga kembali lancar.
Jadi, untuk saat ini jalan alternatif itu harus dipadatkan atau diperbaiki kembali dengan menurunkan alat berat agar jalan alternatif tersebut mudah dilalui kendaraan bermotor," pungkas Munjiri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Tenggara, Sadli ST, mengatakan jembatan sepanjang 180 meter tersebut telah diusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk dibangun secara permanen.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, pembangunan direncanakan pada 2028.
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terkait penanganan jembatan tersebut.
Menurut Sadli, putusnya Jembatan Natam memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian dan aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.
"Jembatan Natam ambruk cukup berdampak terhadap sektor pertanian dan perekonomian masyarakat di daerah itu," katanya.
Baca juga: SPBU Lawe Desky di Aceh Tenggara Mulai Jual BBM B50, Kendaraan Mengantre Panjang
Sementara itu, Ketua Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara, Dahriansyah menilai penanganan dampak banjir bandang di Aceh Tenggara, khususnya pembangunan kembali Jembatan Natam, masih berlangsung lamban.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir juga dinilai belum berjalan sesuai harapan.
"Dampak kerusakan infrastruktur itu tentunya cukup berdampak besar sekali bagi masyarakat Aceh Tenggara dalam meningkatkan perekonomian, apalagi masyarakat di Aceh Tenggara mayoritas petani," ujarnya.
Ia berharap Kemen PU bersama pihak terkait dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih.
Menurut Dahriansyah, percepatan pembangunan pascabencana membutuhkan perhatian dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
"Kita merasa prihatin, melihat penderitaan rakyat dari korban banjir bandang yang rumahnya hanyut diterjang banjir, mereka terpaksa menumpang di rumah keluarganya dan tempat lainnya, karena Huntap belum dibangun untuk mereka.
Saat ini, mereka juga untuk bangkit dari musibah itu terpaksa ada yang berdagang dan bekerja sebagai buruh kasar untuk memenuhi kebutuhan hari-hari mereka. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian semua pihak untuk membantu memulihkan perekonomian korban banjir dan korban terdampak banjir," jelasnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 35 BPJN Aceh, Jaya Yuliadi saat dikonfirmasi melalui WhatsApp memberikan penjelasan bahwa penanganan Jembatan Natam berada di bawah kewenangan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara.
Karena itu, menurutnya, pelaksanaan pembangunan maupun perbaikan Jembatan Natam bukan merupakan kewenangan BPJN Aceh.
"Penanganan Jembatan Natam di bawah kewenangan dan pengawasan kabupaten," tulisnya singkat. (*)
Baca juga: Aceh Tenggara Kembali Alami Kekosongan BBM Jenis Bio Solar
