SURYAMALANG.COM, MALANG - Rencana mutasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur yang tinggal menghitung hari terus menuai sorotan tajam dari parlemen.
Bukan cuma Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, yang getol mengkritisi kebijakan tersebut.
Ketua Fraksi Gerindra, Zia'ul Haq, kini juga ikut mengirim sinyal kekhawatiran serupa kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar, terkait rencana rotasi massal para pejabat sipil tersebut.
Kendati demikian, kedua legislator ini memiliki fokus perhatian yang agak berbeda.
Jika Zulham lebih banyak menyoroti sosok Sekda Budiar agar memiliki keberanian untuk menggeser para kepala dinas yang kinerjanya rapor merah, Zia'ul Haq justru lebih condong mendesak pengisian 22 jabatan kosong agar segera didefinitifkan dalam mutasi nanti.
Baca juga: Ada 22 Jabatan Kosong di Pemkab Malang, PDIP Sentil Sekda Jangan Suka Memelihara Pejabat Plt
Menurut Zia'ul Haq, jika puluhan jabatan kosong tersebut tidak segera diisi secara definitif, atmosfer di internal birokrasi akan terus bergejolak.
Situasi ini dinilai bisa membuat para Kepala Dinas (Kadis), Sekretaris Dinas (Sekdin), hingga Kepala Bidang (Kabid) merasa "adem panas" alias diselimuti kecemasan di tengah momentum menjelang mutasi seperti saat ini.
Skala pergeseran pejabat kali ini dipastikan masif karena saat ini terdata ada sekitar 22 jabatan yang lowong.
Memang, sepintas kekosongan itu tidak terlihat di permukaan lantaran posisinya selama ini disiasati dengan sistem rangkap jabatan.
"Kami minta Pak Sekda bisa mengisinya, biar tak terlihat banyak pejabat Plt," ungkap Zia'ul Haq, anggota dewan yang telah menjabat selama tiga periode tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun di Pemkab Malang, saat ini ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat eselon dua yang tidak memiliki pimpinan definitif.
Salah satunya adalah posisi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) yang kini dirangkap oleh Firmando H. Matondang yang statusnya merupakan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud).
Selain itu, pada posisi Staf Ahli, terdapat satu kursi yang dibiarkan kosong tanpa pejabat definitif selama bertahun-tahun.
Kondisi serupa terjadi di tingkat eselon tiga, di mana terdapat 18 jabatan kosong yang posisinya dirangkap.
Fenomena ini paling kentara pada posisi Sekretaris Dinas, di mana ada 8 jabatan Sekdin yang saat ini dirangkap langsung oleh Kepala Bidang (Kabid).
Praktik rangkap jabatan ini dinilai berpotensi memicu pemborosan anggaran daerah karena tunjangan sang pejabat otomatis melonjak, sementara kinerjanya dinilai tetap tidak produktif.
Pasalnya, selain menerima gaji pokok yang besar, seorang kabid berhak atas tunjangan sebesar Rp 12,5 juta per bulan.
Begitu mereka merangkap tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekdin, nilai tunjangan mereka langsung membengkak menjadi Rp 15 juta per bulan.
"Kami minta Plt-Plt itu diacak ulang, dengan diisi pejabat definitif. Apalagi, Sekdin yang sudah lama menjabat, ya harus digeser," tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang tersebut.
Sorotan tajam ini bergulir bukan tanpa alasan.
Anggota dewan mengaku belakangan ini menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait merosotnya performa pelayanan di sejumlah dinas.
Mandeknya produktivitas ini disinyalir terjadi karena banyak kepala dinas yang sudah bercokol lebih dari lima tahun di posisinya tanpa pernah digeser, sehingga memicu kejenuhan dan perilaku malas-malasan.
Salah satu dinas yang kini berada di bawah radar sorotan karena kinerjanya dinilai kurang bergairah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Namun, Kominfo bukanlah satu-satunya OPD yang disorot.
Baca juga: Maruarar Sirait Minta Warga Malang Viralkan Jika Ada Korupsi Bedah Rumah: Foto, Videokan, Tangkap!
Momentum mutasi ini dinilai menjadi ujian nyali yang sesungguhnya bagi Sekda Budiar untuk menindak tegas banyaknya kepala dinas yang tidak memiliki inovasi kerja.
Anggota dewan bahkan membeberkan fakta miris di mana sejumlah pejabat eselon dua tersebut kerap kali tampak sibuk di dalam ruangannya saat siang hari, padahal aslinya mereka sedang asyik bermain game.
"Kami minta Pak Sekda harus berani, karena banyak kadis yang kerjanya cuma rutinitas, tak ada inovasi. Malah, jadi beban," ungkap Zulham Akhmad Mubarrok.
Merespons gelombang desakan dari gedung parlemen tersebut, Sekda Kabupaten Malang, Budiar, akhirnya buka suara.
Budiar memastikan seluruh rangkaian rancangan mutasi tersebut saat ini sedang dimatangkan secara intensif oleh tim penilai kinerja.
Budiar mengakui, agenda perombakan kali ini membutuhkan kecermatan ekstra karena volume aparatur yang akan dirotasi berjumlah sangat besar.
"Selain pengisian jabatan kosong, juga memutasi sekitar 125 guru dan saat ini sedang kami matangkan, supaya bisa dilakukan bulan ini," pungkas Budiar menjelaskan target eksekusi mutasi tersebut.
