TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Ancaman kekeringan akibat fenomena El Niño yang kian menguat di awal Juli 2026 ini memicu respons cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali dan BMKG.
Peringatan dini pun diterbitkan guna mengantisipasi perluasan dampak kemarau serta lonjakan risiko bencana hidrometeorologi, khususnya kekeringan ekstrem dan kebakaran di Pulau Dewata.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, mengungkapkan bahwa fase kemarau di Bali sebenarnya sudah bergulir secara bertahap sejak dua bulan lalu.
Namun, sebagian besar wilayah diprediksi baru akan mencapai puncak keringnya pada bulan Agustus hingga September 2026.
Baca juga: Imigrasi Bali Deportasi 342 WNA Sepanjang Semester I 2026, Didominasi Penyalahgunaan Izin Tinggal
“Prinsipnya, Bali sudah memasuki musim kemarau secara bertahap sejak dua bulan lalu. Dan perkiraan puncak atau mayoritas daerah akan kemarau di Agustus–September,” jelasnya pada, Sabtu 4 Juli 2026.
Langkah mitigasi diklaim telah berjalan, mulai dari rapat koordinasi lintas sektor hingga instruksi resmi kepada bupati dan wali kota se-Bali untuk memperkuat jaringan distribusi air bersih di wilayah masing-masing.
Meski wilayah luar Bali mulai mendeteksi titik panas (hot spot), sejauh ini Bali terpantau masih bersih dari indikator awal kebakaran hutan dan lahan tersebut.
"Pemantauan terus dilakukan dan sampai saat ini syukur belum ada hot spot di wilayah Bali. Di luar Bali sudah banyak," katanya.
Menariknya, walaupun belum ada laporan resmi terkait krisis air bersih, BPBD mencatat ada anomali berupa lonjakan kasus kebakaran pada bangunan sipil seperti rumah, toko, dan pasar tradisional selama musim kemarau ini.
Baca juga: Kariyasa Adnyana Sebut Batasan Sipil-Militer di Sekolah Rakyat Harus Jelas: Berlandaskan Prinsip
"Belum ada laporan kekeringan ataupun krisis air bersih. Tapi kejadian kebakaran rumah, toko, pasar ternyata meningkat. Sebenarnya tidak terkait langsung, tapi itu fakta yang terjadi," jelas Gede Teja.
Melihat dinamika ini, masyarakat diminta memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang memicu api, seperti pembakaran di TPA, pembukaan lahan, kegiatan pendakian, hingga perburuan madu hutan.
Selain itu, optimalisasi pompa irigasi dan pipanisasi desa menjadi prioritas utama.
Peringatan dini BMKG dan BPBD Bali untuk periode 1–10 Juli 2026 menunjukkan indeks El Niño Southern Oscillation (ENSO) telah menyentuh angka +1,61.
Berada di atas ambang normal selama tujuh dasarian berturut-turut, peluang El Niño berkembang ke kategori kuat kini mencapai 98 persen.
Saat ini, seluruh zona musim di Bali terkonfirmasi sudah masuk musim kemarau. Wilayah Bali Utara, khususnya Kecamatan Gerokgak di Kabupaten Buleleng, kini langsung mendapatkan atensi khusus dan ditetapkan berstatus Siaga Kekeringan akibat penurunan kelembaban yang drastis.
Sementara itu, potensi hujan dalam sepuluh hari pertama Juli terpantau sangat minim dan hanya turun tipis di beberapa titik secara bergantian. Pada periode 1–3 Juli, hujan ringan diperkirakan melanda kawasan Jembrana, Badung, Bangli, dan Buleleng.
Baca juga: Pemerintah RI dan Jerman Tingkatkan Validitas Data, Mitigasi Perubahan Iklim Atasi Data Emisi Daerah
Selanjutnya, potensi hujan beralih ke wilayah Badung, Tabanan, dan Jembrana pada 4–6 Juli, sebelum akhirnya diperkirakan meliputi Badung, Denpasar, Klungkung, Karangasem, Bangli, dan Gianyar pada kurun waktu 7–10 Juli.
Untuk itu, warga diimbau melakukan aksi hemat air, memastikan instalasi listrik aman demi mencegah korsleting, serta tidak meninggalkan dupa yang masih menyala di dalam rumah.
Potensi kebencanaan ini sebenarnya bukan hal baru. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, kekeringan masuk dalam daftar top 14 bencana dengan tingkat risiko tinggi yang membayangi 9 kabupaten/kota di Bali.
Dokumen makro tersebut mencatat sebanyak 4.268.993 jiwa penduduk Bali berisiko terdampak kekeringan—angka yang menempel ketat potensi ancaman cuaca ekstrem yang mengintai 4.275.614 jiwa.
Menggunakan indikator dari BNPB, ketahanan daerah Bali dalam menghadapi kekeringan saat ini berada di kategori sedang dengan indeks 0,49.
Tidak hanya kekeringan, dokumen tersebut memetakan bahwa Bali juga menghadapi risiko tinggi terhadap rentetan bencana lain, mulai dari banjir, gempa bumi, letusan gunung api, hingga tsunami.
Melalui data kajian ini, Gede Teja menyatakan Pemprov Bali akan terus menggenjot kebijakan preventif, mulai dari penguatan infrastruktur air bersih massal hingga integrasi mitigasi bencana jangka panjang ke dalam blueprint pembangunan di setiap pemerintah daerah. (*)
