TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat transisi menuju energi bersih dan sistem transportasi berkelanjutan kini menarik perhatian dunia internasional. 

Pada sesi wawancara eksklusif tersebut, Reuters menggali lebih dalam pandangan Koster mengenai strategi pengembangan energi bersih, implementasi transportasi ramah lingkungan, tantangan yang membayangi, hingga berbagai terobosan konkret yang tengah dan akan digulirkan di Bali. 

Gubernur Koster memaparkan bahwa pondasi hukum menuju kemandirian energi ramah lingkungan di Bali sebenarnya telah diperkuat sejak beberapa tahun lalu melalui regulasi daerah yang spesifik, baik untuk sektor energi maupun adopsi kendaraan listrik.

Baca juga: Pemerintah RI dan Jerman Tingkatkan Validitas Data, Mitigasi Perubahan Iklim Atasi Data Emisi Daerah

"Arah kebijakan Bali adalah Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 dan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019," kata Koster.

Sebagai langkah konkret, Koster menjelaskan bahwa Bali berkomitmen menyetop operasional pembangkit listrik yang mengandalkan bahan bakar fosil. 

Sebagai gantinya, pemerintah menggenjot pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai titik wilayah.

Keseriusan ini kian dipacu mulai tahun 2026. Pemerintah daerah mulai menerapkan pembatasan emisi secara ketat dengan menetapkan kawasan-kawasan wisata populer sebagai zona rendah emisi yang wajib didukung oleh penggunaan kendaraan listrik.

Baca juga: Kariyasa Adnyana Sebut Batasan Sipil-Militer di Sekolah Rakyat Harus Jelas: Berlandaskan Prinsip

"Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan energi bersih dan penggunaan kendaraan listrik dilakukan percepatan mulai tahun 2026, dengan menerapkan zona kawasan rendah emisi di wilayah objek wisata, seperti Nusa Dua, Kuta, Sanur, Ubud, dan Nusa Penida. Kebijakan ini telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat," ujar Koster.

Bagi Koster, transformasi hijau ini bukan sekadar mengejar target lingkungan. Efek domino dari kebijakan ini juga berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta penguatan posisi tawar pariwisata Bali di kancah internasional.

"Kebijakan energi bersih dan transportasi listrik selain merupakan kebutuhan utama udara bersih untuk kesehatan masyarakat, juga mendukung ekosistem lingkungan, serta meningkatkan citra dan daya saing pariwisata Bali sebagai destinasi wisata utama dunia," katanya.

Langkah progresif Bali ini menuai apresiasi positif dari komunitas global selama perhelatan London Climate Action Week 2026. Salah satu apresiasi datang dari lembaga filantropi global, Bloomberg Philanthropies. 

Mereka menilai Bali memiliki konsistensi tinggi dalam menekan emisi karbon melalui berbagai program terpadu—mulai dari transisi energi, penggunaan kendaraan ramah lingkungan, pelarangan plastik sekali pakai, hingga penggalangan sistem pertanian organik demi menyongsong target net zero emission pada tahun 2045. 

Baca juga: Imigrasi Bali Deportasi 342 WNA Sepanjang Semester I 2026, Didominasi Penyalahgunaan Izin Tinggal

Bloomberg Philanthropies pun menyatakan komitmennya untuk menyokong program penanganan iklim di Bali tersebut.

Bagi Pemerintah Provinsi Bali, dinamika diskusi yang berkembang di forum London Climate Action Week 2026—termasuk pidato dari Sekretaris Jenderal PBB dan pandangan para pemimpin dunia—sangat selaras dengan cetak biru pembangunan daerah. 

Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang termaktub dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru (2025–2125) terbukti berjalan beriringan dengan agenda iklim global. 

Keselarasan ini menegaskan bahwa strategi pembangunan jangka panjang Bali berada di jalur yang tepat (on the right track) dan mendapat validasi dari dunia internasional. 

Kendati demikian, Pemprov Bali mengingatkan bahwa keberhasilan visi besar ini menuntut konsistensi, indikator keberhasilan yang terukur, serta kerja sama erat dari seluruh elemen masyarakat demi menjaga kelestarian alam Bali untuk generasi masa depan. (*)