SERAMBINEWS.COM - Komisi VIII DPR RI memperkirakan biaya haji 2027 berpotensi mengalami kenaikan akibat meningkatnya berbagai komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi.
Pemerintah diminta segera mengantisipasi kondisi tersebut melalui evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH.
Efisiensi perlu dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diterima jemaah.
Selain persoalan biaya, keterbatasan kapasitas kawasan Mina juga menjadi tantangan yang memerlukan solusi jangka panjang.
Skema Tanazul dinilai dapat membantu mengurangi kepadatan, tetapi pelaksanaannya harus dihitung secara matang.
Menteri Haji dan Umrah juga meminta evaluasi penyelenggaraan haji dilakukan secara terbuka sebagai dasar perbaikan layanan.
Baca juga: Ironi Panjangnya Antrean Haji: Ketika Semangat Muda Bertemu Usia Senja
Evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, termasuk pelayanan kesehatan jemaah.
Dengan perencanaan yang lebih matang, penyelenggaraan haji di masa mendatang diharapkan semakin efisien, aman, dan berkualitas.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, kenaikan sejumlah komponen biaya, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, dapat berdampak pada biaya haji tahun depan.
Hal itu disampaikan Marwan saat membuka Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Marwan mengatakan, Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah akan membahas berbagai skema agar potensi kenaikan biaya haji tidak terlalu membebani jemaah.
Baca juga: Di Balik Perjalanan Suci: Totalitas Petugas Kesehatan Menjaga Jemaah Lansia Haji 2026
Menurut dia, pemerintah perlu mengevaluasi kembali seluruh komponen biaya penyelenggaraan haji dan mencari ruang efisiensi yang memungkinkan dilakukan.
Marwan menilai tidak semua komponen biaya haji dapat ditekan dengan mudah. Salah satunya biaya penerbangan yang sangat bergantung pada ketentuan maskapai.
Di sisi lain, komponen layanan akomodasi juga perlu dievaluasi agar lebih efisien, tetapi tetap tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah.
Ia menegaskan, pembahasan mengenai biaya haji perlu dilakukan secara cermat sejak awal agar pemerintah memiliki cukup waktu untuk menyiapkan kebijakan yang tepat.
Selain soal biaya, Marwan juga menyoroti persoalan kapasitas kawasan Mina yang masih menjadi tantangan setiap tahun.
Baca juga: Baitul Asyi, Warisan Wakaf Habib Bugak Asyi yang Terus Menghidupi Jamaah Haji Aceh
"Tantangan yang berat bagi kita, Mina itu tidak pernah bertambah. Berharap bertambah kuota, tapi area (Mina) tidak pernah bertambah," katanya.
Menurut Marwan, keterbatasan kapasitas di Mina membutuhkan solusi jangka panjang.
Salah satu skema yang sudah dilakukan adalah Tanazul bagi sebagian jemaah untuk mengurangi kepadatan.
Namun, ia menilai pemerintah tetap perlu menghitung secara lebih matang kapasitas pelaksanaan Tanazul agar dapat dikelola secara optimal pada musim haji berikutnya.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meminta Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 menjadi forum yang terbuka untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan haji.
Baca juga: Catatan Penyelenggaraan Haji 2026, Cerita soal Makanan, Tenda, dan Arba’in
Menurut Irfan, evaluasi tersebut penting sebagai dasar perbaikan pelayanan haji pada tahun-tahun mendatang.
"Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 ini tentu menjadi peluang, kesempatan untuk kita bisa menemukan berbagai kekurangan-kekurangan yang telah dan sedang kita laksanakan untuk menjadi bagian perbaikan pelayanan haji ke depan," kata Menhaj Irfan.
Irfan menegaskan, kekurangan dalam penyelenggaraan haji perlu disampaikan secara terbuka bukan untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan untuk memperbaiki kualitas layanan.
Dengan evaluasi menyeluruh, kata dia, penyelenggaraan haji mendatang diharapkan dapat berlangsung lebih siap dan optimal.
Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian serius adalah layanan kesehatan jemaah.
Irfan mengatakan, angka kematian jemaah haji tahun ini memang berhasil ditekan sekitar 25 persen dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
Namun, jumlah tersebut masih dinilai tinggi sehingga perlu terus menjadi bahan evaluasi. (*)
Sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2026/07/04/200000765/biaya-haji-2027-berpotensi-naik-komisi-viii-dpr-ungkap-penyebabnya
