TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, akan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pernyataan itu disampaikan Purbaya di hadapan mahasiswa saat memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jumat (3/7/2026).
Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memantau kondisi fiskal secara berkala, baik setiap pekan maupun setiap bulan, agar pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah tetap sejalan dengan kemampuan keuangan negara.
Menurut Purbaya, disiplin tersebut menjadi alasan pemerintah optimistis defisit APBN tidak akan menembus batas 3 persen PDB, meski sebelumnya sempat muncul kekhawatiran dari pelaku pasar.
Baca juga: Purbaya Pastikan Tak Akan Mundur dari Menkeu
"Jadi kita monitor kondisi fiskal setiap minggu, setiap bulan. Dulu sempat ribut kan? Oh, akan lewat lewat. Saya bilang, enggak mungkin lewat. Analis di pasar bilang, oh lewat 3 persen. Saya bilang, enggak mungkin lewat. Apa hasilnya? Saya potong aja belanjanya, turun kan? Itulah disiplin fiskal. Dan kita strict, mengacu batas 3 persen defisit dari PDB," ujar Purbaya.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menjalankan berbagai program prioritas nasional tanpa mengorbankan kesehatan fiskal.
Bahkan, Purbaya mengatakan dirinya tidak akan segan memangkas anggaran apabila defisit APBN berpotensi melampaui batas tersebut.
"Jadi itu, perkembangan program prioritas tetap jalan tapi fiskalnya kita kendalikan terus. Kalau melebihi, ya saya potong," ucapnya.
Instrumen utama
Mengutip siaran pers Kemenkeu, APBN merupakan instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat investasi pada sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Oleh karenanya, pengelolaan APBN dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat melalui kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
"Melalui kebijakan fiskal yang disiplin, pemerintah terus mengoptimalkan potensi strategis Indonesia, mulai dari posisi geografis yang menguntungkan, kekayaan sumber daya alam, hingga bonus demografi sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045," kata Purbaya dalam siaran pers, Jumat.
Untuk mendukung target tersebut, APBN 2026 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun.
• IHSG Tumbang Lagi, Purbaya Pastikan Pemerintah Tak akan Intervensi
Dana tersebut digunakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, revitalisasi sekolah, mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga memperkuat pembiayaan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pemerintah juga mengarahkan beasiswa LPDP agar lebih fokus pada bidang-bidang prioritas seperti sains, teknologi, rekayasa, matematika (STEM), kecerdasan artifisial, semikonduktor, hilirisasi, energi, pangan, kesehatan, dan industri strategis lainnya.
"Pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan ekosistem industri yang menjadikan talenta sebagai inti pembangunan. Karena itu, investasi pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama APBN," tuturnya.
Purbaya menegaskan, menjaga disiplin fiskal menjadi prasyarat agar APBN tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai shock absorber, melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus menyediakan ruang fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. (Kompas.com/Tribunnews)
