Laporan Kontributor Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta produk bahan bangunan asal Jawa Barat diprioritaskan dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

Hal itu disampaikan Maruarar saat meninjau pelaksanaan program BSPS di Lingkungan Burujul, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Minggu (5/7/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Ara itu, penggunaan produk lokal akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena tidak hanya membantu penerima manfaat, tetapi juga menghidupkan industri dan usaha masyarakat.

"Tolong dimanfaatkan produk-produk lokal, seperti genteng dari Jatiwangi dan Plered," kata Ara.

Ia menegaskan, Jawa Barat tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk dari daerah lain, tetapi juga harus menjadi daerah yang mampu memproduksi dan memasok kebutuhan bahan bangunan.

"Jawa Barat jangan hanya jadi pasar, tetapi harus menjadi daerah yang memproduksi. Warung-warung makan juga hidup. Ini yang kita bangun, yaitu pemberdayaan rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo," ujarnya.

Baca juga: Tinjau Bedah Rumah di Sumedang, Menteri Maruarar Minta Anak Buah Beri Kepastian

Baca juga: Polres Ciamis Turun Tangan Bedah Rumah Warga di Kawali

Ara mengatakan, tahun ini pemerintah tengah menjalankan program bedah rumah terhadap sekitar 400 ribu rumah di berbagai daerah di Indonesia.

Khusus di Jawa Barat, jumlah penerima BSPS meningkat signifikan dari sekitar 6.000 unit menjadi 42.000 unit rumah.

"Ini peningkatan yang luar biasa. Karena itu tata kelolanya harus benar, baik oleh satuan kerja maupun kepala balai," katanya.

Ara juga mengingatkan seluruh jajaran pelaksana program agar menjaga integritas dan tidak melakukan penyimpangan.

"Kalau ada staf kami yang korupsi, kita proses secara hukum. Tidak ada bantuan hukum untuk yang korupsi, harus diproses," tegasnya.

Menurut Ara, penerapan sistem Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat membuat proses pengadaan material lebih transparan karena dapat diawasi banyak pihak.

"Jangan basa-basi. Tendernya terbuka, jadi yang mengawasi juga banyak. Kalau kita tidak korupsi, ya terbuka saja," ujarnya.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PKP Maruarar Sirait atas peningkatan kuota BSPS di Kabupaten Sumedang.

"Tahun-tahun sebelumnya Sumedang hanya mendapat sekitar 300 unit BSPS. Tahun ini meningkat menjadi 2.060 unit. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Pak Menteri," kata Dony.

Menurut Dony, program BSPS di Sumedang tidak hanya difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni, tetapi juga diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang, kata Dony, memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat penerima bantuan, mengikutsertakan mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta memfasilitasi akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) dengan bunga sekitar 3 persen per tahun.

"Rumahnya menjadi layak huni, sementara pendapatan masyarakat juga diharapkan meningkat. Saat ini serapan anggaran program sudah mencapai sekitar Rp8 miliar," ujarnya.