Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli meminta agar rencana kenaikan tarif Transjakarta hingga skema berlangganan Rp200.000 per bulan dikaji ulang sebab tak semua masyarakat merupakan kelompok yang berpenghasilan.

Taufik menilai skema berlangganan kurang sesuai untuk masyarakat yang tidak rutin menggunakan Transjakarta.

"Ini harus dilihat kelompok konsumennya. Kalau pekerja yang memang punya penghasilan dan rutin menggunakan Transjakarta, mungkin cocok. Tapi bagaimana dengan yang tidak rutin? Kalau tidak rutin, dia juga sayang kalau harus beli paket langganan. Sementara dia tetap terkena tarif Rp5.000," jelas MTZ Jakarta, Senin.

Untuk itu, Taufik meminta agar pihak Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang mengusulkan hal tersebut dapat mempertimbangkan skema lainnya untuk pengguna yang tidak berpenghasilan.

"Jadi mungkin perlu ada kajian lagi bagaimana dengan pekerja informal yang tidak rutin menggunakan Transjakarta dan juga tidak masuk kelompok penerima kartu gratis. Apakah ada diskon lain atau seperti apa. Ini untuk kepentingan warga, karena kondisi ekonomi sekarang juga sedang sulit," paparnya.

Lebih lanjut terkait tarif Transjabodetabek, Taufik menilai hal ini perlu didiskusikan berasama pemerintah daerah sekitar.

Sebab, apabila tarif Transjabodetabek menjadi Rp10.000, ia khawatir hal ini dapat berdampak pada tujuan utama pengadaan Transjabodetabek yang ingin mengurangi jumlah pengguna transportasi pribadi.

"Sekarang mereka memilih Transjakarta karena murah, Rp3.500. Tapi kalau menjadi Rp10.000 dan seluruhnya dibebankan kepada konsumen, saya khawatir mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadi," ungkap Taufik.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah khususnya daerah penyangga dapat duduk bersama guna membahas hal ini.

Selain itu, Taufik menilai penerapan tarif Transjabodetabek sebaiknya hanya sebesar Rp7.500 agar tak terlalu membebankan masyarakat khususnya daerah penyangga.