TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Panitia Khusus (Pansus) XIV DPRD Provinsi Jawa Barat resmi memulai tahapan pendalaman awal terkait usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Jabar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Fitri Maryani, mengatakan langkah ini diambil untuk memastikan regulasi pendidikan di Jawa Barat tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menabrak aturan di atasnya.

Diah Fitri Maryani, yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) XII, menjelaskan ada sejumlah hal krusial yang dibahas dalam pembahasan awal Pansus XIV antara laiib kolaborasi tingkat sektor.

Menurutnya, proses pendalaman awal ini berjalan sangat komprehensif.

Pansus XIV secara aktif melibatkan berbagai pihak untuk menyempurnakan naskah akademik, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.  Biro Hukum Setda Jabar, dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Jabar, serta Tenaga Ahli penyusun naskah akademik

Selain itu, Pansus XIV sepakat memilih strategi penyusunan yang fleksibel dan penuh kehati-hatian.

Langkah ini diambil karena saat ini UU Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) masih dalam proses penyusunan ulang, serta adanya rencana revisi pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal lainnya yang dibahas yakni tentang sinkronisasi dengan aturan pusat.

"Ini perlu diperhatikan untuk menghindari tumpang tindih regulasi," kata Diah.

Legislator PDI Perjuangan ini menegaskan komitmen Pansus XIV dalam menjaga keselarasan hukum.

Setiap substansi dalam rancangan Perda yang terindikasi bertentangan dengan regulasi pusat tidak akan dibahas lebih lanjut sampai mendapatkan kejelasan resmi dari pemerintah pusat.

Melalui pendekatan ini, DPRD Jawa Barat optimistis Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang baru nantinya akan lahir sebagai payung hukum yang kuat, adaptif, dan mampu memajukan kualitas pendidikan masyarakat Jawa Barat.