Oleh: Supa Atha'na
Alumni Al-Mustafa International University, Republik Islam Iran

TRIBUN-TIMUR.COM - Penundaan pemakaman jenazah seorang tokoh besar hampir selalu mengundang perhatian publik, terlebih apabila sosok tersebut bukan hanya pemimpin negara, tetapi juga pemimpin agama yang memiliki jutaan pengikut.

Fenomena inilah yang kembali mencuat setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, ketika muncul pertanyaan mengapa jenazahnya baru dimakamkan beberapa bulan setelah dinyatakan syahid dalam serangan terhadap kompleks kediamannya di Teheran.

Perdebatan tersebut semakin mengemuka setelah sejumlah media sosial dan media  mempertanyakan lamanya jeda antara wafat dan prosesi pemakaman, bahkan memunculkan dugaan bahwa penundaan itu bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar jenazah segera dimakamkan.

Namun, benarkah demikian? Apakah penundaan penguburan selalu bertentangan dengan syariat, atau justru memiliki dasar historis dan fikih yang kuat?

Menurut juru bicara Komite Khusus Pemakaman Ali Khamenei, Iman Attarzadeh, jenazah Khamenei beserta sejumlah anggota keluarganya selama ini tetap diperlakukan dengan penuh penghormatan sesuai ketentuan syariat dan hukum Iran.

Ia menegaskan bahwa jenazah tersebut tidak pernah dimakamkan sementara maupun dititipkan di suatu tempat sebagai "wadi'ah" (titipan), melainkan terus dijaga dengan penghormatan yang layak hingga pelaksanaan prosesi kenegaraan.

Meski demikian, pemerintah Iran tidak memberikan penjelasan rinci mengenai alasan teknis maupun pertimbangan keamanan yang menyebabkan proses pemakaman berlangsung beberapa bulan setelah wafatnya sang pemimpin.

Fikih Islam Mengajarkan Penyegeraan, Tetapi Mengenal Pengecualian

Dalam fikih Islam, hukum asal pengurusan jenazah memang adalah menyegerakannya.

Kewajiban memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah merupakan fardu kifayah yang harus dilaksanakan tanpa penundaan yang tidak memiliki alasan syar'i.

Prinsip tersebut dijelaskan dalam berbagai kitab fikih klasik, baik dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, maupun Ja'fari (Syiah Imamiyah).

Namun demikian, seluruh mazhab juga sepakat bahwa syariat memberikan rukhsah atau keringanan ketika muncul keadaan darurat.

Kaidah fikih "al-masyaqqah tajlib al-taysir" (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan firman Allah "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya" menjadi dasar bahwa kewajiban dapat ditunda apabila pelaksanaannya justru mengancam keselamatan manusia atau mustahil dilakukan.

Dalam konteks peperangan, seluruh mazhab menerima bahwa penguburan jenazah dapat ditunda apabila medan belum aman atau masih berlangsung operasi militer yang membahayakan orang-orang yang masih hidup.

Mazhab Syafi'i membolehkan penundaan apabila penguburan belum memungkinkan dilakukan secara aman.

Mazhab Hanafi juga menganggap penundaan dalam situasi perang sebagai sesuatu yang dibenarkan selama keadaan darurat masih berlangsung.

Mazhab Maliki mendahulukan keselamatan manusia daripada penyegeraan pemakaman ketika terjadi peperangan atau bencana.

Mazhab Hanbali menggunakan praktik Nabi Muhammad SAW pada Perang Uhud sebagai preseden bahwa pengurusan sebagian syuhada baru dilakukan setelah situasi peperangan berakhir.

Mazhab Ja'fari pun memberikan rukhsah serupa dengan tetap menekankan bahwa setelah keadaan memungkinkan, jenazah wajib segera dimakamkan.

Dengan demikian, dalam perspektif fikih lintas mazhab, penundaan pemakaman karena peperangan bukanlah penyimpangan terhadap syariat, melainkan penerapan prinsip kemaslahatan yang diakui Islam.

Sejarah Islam Menunjukkan Penundaan Bukan Hal Baru

Perdebatan mengenai lamanya penundaan pemakaman sering kali mengabaikan fakta sejarah Islam sendiri.

Nabi Muhammad SAW tidak dimakamkan pada hari wafat beliau, melainkan beberapa waktu kemudian setelah kaum Muslim menyelesaikan persoalan kepemimpinan umat dan berbagai urusan besar yang menyertai wafatnya Rasulullah.

Fakta sejarah tersebut diterima luas oleh para sejarawan Islam tanpa pernah dipandang sebagai bentuk pelanggaran syariat.

Bahkan, sejarah Islam mencatat sejumlah tokoh yang mengalami penundaan pemakaman jauh lebih lama.

Abu al-Faraj al-Isfahani dalam Maqatil al-Talibiyyin meriwayatkan bahwa Yahya bin Zaid, keturunan Imam Ali, tetap disalib hingga pasukan Abbasiyah datang, kemudian baru diturunkan, dimandikan, dikafani, diberi hanuth, dan dimakamkan.

Tokoh lain, Abdullah bin Atha, baru dimakamkan setelah tiga hari berada di tiang salib.

Al-Mas'udi dalam Muruj al-Dzahab mencatat Washif al-Khadim tetap tergantung di jembatan Baghdad selama sekitar sebelas tahun sebelum akhirnya diturunkan.

Ibn al-Jauzi dalam Al-Muntazham bahkan mencatat Ahmad bin Nashr al-Khuza'i baru dimakamkan enam tahun setelah wafatnya karena kepala dan tubuhnya dipisahkan sebagai bentuk hukuman politik.

Al-Dzahabi dalam Tarikh al-Islam juga menuturkan bahwa Nasr bin Abbas tetap tergantung di Bab Zuwailah, Mesir, selama hampir satu tahun sebelum akhirnya dimakamkan.

Seluruh peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa sejarah Islam mengenal penundaan pemakaman dengan berbagai sebab, mulai dari peperangan, konflik politik, hingga kondisi keamanan.

Tentu saja setiap kasus memiliki konteks yang berbeda dan tidak semuanya dapat dijadikan dasar pembenaran bagi setiap penundaan.

Antara Penghormatan Negara dan Pertanyaan Fikih

Dalam tradisi modern, pemakaman seorang kepala negara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai prosesi penguburan jenazah.

Pemakaman tokoh besar sering kali menjadi momentum nasional yang melibatkan pertimbangan keamanan, protokol kenegaraan, diplomasi internasional, hingga kesempatan bagi masyarakat memberikan penghormatan terakhir.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemakaman sering memerlukan persiapan yang jauh lebih kompleks dibanding pemakaman biasa.

Namun demikian, dari sudut pandang fikih, keadaan darurat yang dijadikan alasan penundaan tetap memerlukan penjelasan yang memadai.

Dalam kaidah fikih dikenal prinsip "الضرورات تقدر بقدرها" (al-dharuratu tuqaddaru bi qadariha), yaitu bahwa keadaan darurat hanya dapat dijadikan alasan sejauh kadar kebutuhan tersebut.

Artinya, apabila alasan penundaan adalah faktor keamanan atau kondisi luar biasa akibat peperangan, maka keberlangsungan alasan itu juga perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Dengan kata lain, persoalan utama bukan terletak pada boleh atau tidaknya menunda pemakaman, melainkan pada sejauh mana alasan tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i, hukum, dan kemanusiaan.

Membaca Sejarah Secara Utuh

Penundaan pemakaman Ali Khamenei tidak dapat dipahami hanya melalui satu sudut pandang.

Ia harus dibaca dalam konteks peperangan, protokol kenegaraan, tradisi penghormatan kepada pemimpin besar, serta ketentuan fikih Islam yang memang memberikan ruang bagi keadaan darurat.

Sebaliknya, menjadikan lamanya jeda pemakaman sebagai bukti adanya penyimpangan juga merupakan penyederhanaan terhadap persoalan yang jauh lebih kompleks.

Sejarah Islam menunjukkan bahwa penundaan pemakaman pernah terjadi dalam berbagai periode dan karena beragam sebab.

Fikih Islam pun tidak menutup kemungkinan adanya penundaan apabila terdapat uzur syar'i yang nyata.

Karena itu, penilaian terhadap suatu peristiwa sejarah semestinya tidak dilepaskan dari konteks zamannya.

Menghakimi sebuah peristiwa hanya berdasarkan ukuran pengalaman pribadi atau tradisi yang berbeda justru berisiko melahirkan kesimpulan yang tidak utuh.

Pada akhirnya, penundaan pemakaman bukanlah persoalan hitam-putih antara benar dan salah, melainkan sebuah persoalan yang harus dipahami melalui tiga perspektif sekaligus, yaitu sejarah, fikih, dan realitas politik.

Hanya dengan membaca ketiga dimensi tersebut secara bersamaan, sebuah peristiwa dapat dipahami secara lebih objektif, proporsional, dan adil.(*)