Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku
POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Anggota DPRD Provinsi NTT, Winston Rondo, meminta Pemerintah Provinsi NTT memastikan implementasi Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak benar-benar efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat.
Menurut Winston, semangat pemerintah untuk meningkatkan PAD patut diapresiasi. Namun, tujuan yang baik harus diikuti dengan kebijakan yang tepat dan menyentuh akar persoalan.
"Saya menghargai semangat Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Namun saya ingin mengingatkan bahwa tujuan yang baik tidak otomatis melahirkan kebijakan yang baik," ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu lebih dahulu menjawab penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan.
Baca juga: Tindak Lanjut Pergub NTT, UPTD Pendapatan Kota Kupang Edukasi Penunggak Pajak Kendaraan di SPBU
Menurutnya, persoalan tersebut tidak selalu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga dipengaruhi kualitas pelayanan Samsat, akses pembayaran yang masih terbatas, kondisi ekonomi, hingga tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak.
Karena itu, Winston mengingatkan agar Pergub tersebut tidak hanya dijadikan instrumen untuk memberikan tekanan kepada masyarakat.
"Yang juga perlu dikaji adalah aspek keadilannya. BBM bersubsidi merupakan program yang ditujukan untuk melindungi masyarakat kecil. Jangan sampai akses terhadap BBM bersubsidi justru menjadi alat tekanan administratif yang paling berat dirasakan oleh rakyat kecil, sementara penunggak pajak dalam skala besar justru luput dari pengawasan," tegasnya.
Selain pembatasan pengisian BBM bersubsidi, Winston mendorong pemerintah memperbaiki pelayanan publik sebagai langkah utama meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Ia menyarankan agar layanan Samsat diperluas hingga ke desa-desa, pembayaran pajak dipermudah secara digital, data kendaraan dimutakhirkan, serta pemberian insentif maupun penghapusan denda dilakukan secara berkala.
Ia juga meminta pemerintah lebih serius mengejar penunggak pajak berskala besar.
"Jangan sampai negara terlihat sangat tegas kepada rakyat kecil, tetapi lemah terhadap pihak-pihak yang memiliki banyak kendaraan dan menunggak pajak dalam nilai yang jauh lebih besar," katanya.
Terkait optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, Winston menilai tanggung jawab tidak hanya berada di tangan masyarakat.
Menurutnya, Bapenda harus memiliki basis data kendaraan yang akurat dan Samsat harus meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila pajak yang dibayarkan benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan yang dirasakan masyarakat, seperti perbaikan jalan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.
Dalam fungsi pengawasan, DPRD NTT, lanjut Winston, akan meminta pemerintah menyampaikan indikator keberhasilan pelaksanaan Pergub tersebut secara jelas.
DPRD ingin mengetahui sejauh mana kebijakan itu mampu meningkatkan penerimaan pajak, dampaknya terhadap masyarakat, hingga potensi persoalan yang muncul di lapangan, termasuk antrean maupun konflik di SPBU.
"Kalau data menunjukkan manfaatnya kecil tetapi keresahan masyarakat besar, maka DPRD berkewajiban meminta evaluasi terhadap kebijakan tersebut," ujarnya.
Winston menegaskan DPRD mendukung upaya peningkatan PAD, namun kebijakan yang diterapkan harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia bahkan meminta pemerintah tidak ragu merevisi atau mencabut aturan apabila hasil evaluasi menunjukkan kebijakan tersebut tidak efektif atau menimbulkan dampak sosial yang lebih besar.
"Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak memberi sanksi, tetapi negara yang mampu membangun kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan warganya melalui pelayanan publik yang berkualitas. Itulah yang seharusnya menjadi arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT," pungkasnya. (nov)
