SERAMBINEWS.COM – Kelompok Palestina Hamas mengumumkan pembubaran badan yang selama hampir dua dekade menjalankan pemerintahan di Jalur Gaza. Keputusan ini dinilai sebagai langkah politik besar yang membuka jalan bagi pembentukan komite teknokratis untuk mengelola pemerintahan sipil di wilayah yang porak-poranda akibat perang.

Pengumuman tersebut disampaikan pada Senin (7/7/2026), menandai perubahan signifikan dalam sikap Hamas yang telah menguasai Gaza sejak 2007, setelah mengambil alih wilayah itu dari faksi Palestina saingannya, Fatah, usai memenangkan pemilu legislatif setahun sebelumnya.

Sejak gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan Israel mulai berlaku di Gaza pada Oktober tahun lalu, Hamas berulang kali menyatakan kesediaannya mundur dari urusan pemerintahan sehari-hari. Namun, hingga kini persoalan perlucutan senjata kelompok tersebut masih menjadi isu yang belum menemukan titik temu.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kantor Media Pemerintah Gaza, Kepala Komite Darurat Pemerintah, Mohammed al-Farra, mengumumkan pengunduran dirinya sekaligus pembubaran Komite Darurat Pemerintah.

Baca juga: Israel Masih Terus Gempur Gaza: Ibu dan Bayi Tewas Akibat Serangan Udara di Khan Younis

Langkah itu disebut sebagai bentuk keseriusan Hamas dalam menjalankan kesepakatan yang telah dicapai serta untuk memperlancar proses transisi administrasi menuju pemerintahan baru.

Seorang pejabat Hamas mengatakan pihaknya berharap Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) segera mulai bekerja. Badan tersebut diproyeksikan mengawasi pemerintahan sipil Gaza di masa depan sesuai dengan rencana yang didukung Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah Palestina.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan keputusan itu merupakan bagian dari upaya menghilangkan alasan bagi Israel untuk terus melancarkan operasi militernya di Gaza.

"Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, untuk menghilangkan segala dalih pendudukan yang terus melanjutkan agresi dan perang pemusnahannya," ujar Qassem, seperti dikutip AFP.

Keputusan Hamas membubarkan badan pemerintahannya diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penting dalam proses politik dan rekonstruksi Gaza, meski tantangan besar, termasuk isu keamanan dan perlucutan senjata, masih membayangi masa depan wilayah tersebut.(*)