TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, meminta pemerintah mengutamakan aspek kompetensi dalam menunjuk jajaran direksi maupun komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bukan sekadar berdasarkan asas kedekatan.

"Yang pertama yang dilihat adalah kompetensinya terlebih dahulu. Jangan asal-asalan dan berdasar kedekatan saja," kata Kanang, sapaan karibnya, kepada Tribunnews.com, Senin (6/7/2026).

Budi mengingatkan bahwa saat ini BUMN tengah menghadapi tantangan berat berupa krisis kepercayaan dari publik.

Baca juga: Komisaris BUMN Jadi Sorotan, Anggota DPR: yang Harus Kita Kawal Bukan Latar Belakangnya Tapi Kinerja

"Tantangan utama hari-hari ini dari hampir semua BUMN adalah krisis kepercayaan publik, mulai dari tata kelola manajemen yang tidak transparan, SDM yang kurang profesional, hingga masalah keuangan yang banyak merugi dan utang," kata Budi kepada Tribunnews.com, Senin (6/7/2026).

Kondisi tersebut, kata Budi, pada akhirnya membuat banyak perusahaan pelat merah justru menjadi beban bagi negara maupun induk BUMN itu sendiri.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penempatan seseorang di organ BUMN tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Kanang juga mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah. Sebab, penunjukan jajaran komisaris baru ini dinilai bertolak belakang dengan rencana perampingan jumlah BUMN.

Ia menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang sebelumnya menyatakan akan memangkas jumlah BUMN dari jumlah di atas seribu menjadi sekitar 200-an perusahaan.

Rencana perampingan tersebut bahkan pernah disampaikan langsung oleh pihak Danantara di hadapan Komisi VI DPR RI.

"Saya khawatir ini adalah penyelundupan kebijakan dari Presiden yang di luar sepengetahuan Presiden," ucap Kanang.

Sebagai informasi, penetapan komisaris di perusahaan pelat merah dan anak usahanya tengah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Nama terbaru yang menuai kontroversi adalah asisten pribadi selebritas Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, serta eks relawan Prabowo-Gibran, Ginka Febriyanti Br Ginting.

Mufli yang disebut belum lulus pendidikan Strata 1 (S1) diketahui masuk dalam jajaran Komisaris PT Krakatau Posco.

Sementara itu, Ginka (28) ditunjuk menjadi Komisaris PT Pertamina Retail. Penunjukan Ginka sempat menuai kritik di media sosial karena dinilai masih terlalu muda dan minim pengalaman manajerial korporasi.