TRIBUNTRENDS.COM - Penunjukan jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, mengingatkan pemerintah agar mengedepankan kompetensi dalam menentukan sosok yang mengisi posisi strategis tersebut.

Menurut politikus yang akrab disapa Kanang itu, kemampuan dan rekam jejak harus menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar faktor kedekatan dengan pihak tertentu.

"Yang pertama yang dilihat adalah kompetensinya terlebih dahulu. Jangan asal-asalan dan berdasar kedekatan saja," kata Kanang, sapaan karibnya, kepada Tribunnews.com, Senin (6/7/2026).

Budi menilai, langkah tersebut penting mengingat BUMN saat ini sedang menghadapi tantangan besar berupa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah.

Ia menyebut berbagai persoalan masih membayangi banyak BUMN, mulai dari tata kelola yang dinilai belum transparan, kualitas sumber daya manusia yang kurang profesional, hingga kondisi keuangan yang tidak sehat.

Baca juga: Lita Gading Minta Raffi Ahmad Tak Salahgunakan Kekuasaan, Singgung KKN: Kau Renggut Lahan Kerja

"Tantangan utama hari-hari ini dari hampir semua BUMN adalah krisis kepercayaan publik, mulai dari tata kelola manajemen yang tidak transparan, SDM yang kurang profesional, hingga masalah keuangan yang banyak merugi dan utang," kata Budi kepada Tribunnews.com, Senin (6/7/2026).

Menurut Budi, berbagai persoalan tersebut berdampak pada kinerja perusahaan negara yang justru berpotensi menjadi beban, baik bagi negara maupun bagi induk perusahaan BUMN.

Karena itu, ia menegaskan proses pengisian jabatan direksi maupun komisaris harus dilakukan secara selektif dan profesional agar mampu memperbaiki tata kelola perusahaan.

Budi menilai penempatan figur yang tidak memiliki kapasitas hanya akan memperburuk persoalan yang selama ini dihadapi sejumlah BUMN.

Selain menyoroti aspek kompetensi, Kanang juga mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah terkait penataan perusahaan pelat merah.

Menurutnya, penunjukan komisaris baru terkesan bertolak belakang dengan rencana pemerintah untuk merampingkan jumlah BUMN.

Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebelumnya pernah menyampaikan target pengurangan jumlah BUMN.

Dalam rencana tersebut, jumlah perusahaan pelat merah yang saat ini mencapai lebih dari seribu ditargetkan dipangkas menjadi sekitar 200 perusahaan agar pengelolaannya lebih efektif dan efisien.

Rencana perampingan tersebut bahkan pernah disampaikan langsung oleh pihak Danantara di hadapan Komisi VI DPR RI.

"Saya khawatir ini adalah penyelundupan kebijakan dari Presiden yang di luar sepengetahuan Presiden," ucap Kanang.

Sebagai informasi, penetapan komisaris di perusahaan pelat merah dan anak usahanya tengah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Baca juga: Kini Komisaris PT Krakatau Posco, Ini Gaji Mufli Ananda saat jadi Asisten Raffi Ahmad, Bukan Sarjana

Nama terbaru yang menuai kontroversi adalah asisten pribadi selebritas Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, serta eks relawan Prabowo-Gibran, Ginka Febriyanti Br Ginting.

Mufli yang disebut belum lulus pendidikan Strata 1 (S1) diketahui masuk dalam jajaran Komisaris PT Krakatau Posco.

Sementara itu, Ginka (28) ditunjuk menjadi Komisaris PT Pertamina Retail.

Penunjukan Ginka sempat menuai kritik di media sosial karena dinilai masih terlalu muda dan minim pengalaman manajerial korporasi.

(TribunTrends/Tribunnews/Fersianus Waku)