TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA — Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum dapat mengambil sikap resmi terkait wacana kebijakan anyar Kementerian Sosial yang akan melibatkan taruna Akademi Militer (Akmil) untuk memberikan pelatihan karakter di Sekolah Rakyat.

Sejauh ini, pola pembentukan kedisiplinan siswa Sekolah Rakyat di DIY dinilai sudah berjalan sangat baik melalui kerja sama eksisting dengan unsur TNI dan Polri setempat.

Sekretaris Dinas Sosial DIY, Suyarno, S.Sos., MA., menjelaskan bahwa program pembinaan karakter dan kedisiplinan semi-militer bagi para siswa berasrama selama ini telah digulirkan secara rutin.

Pihaknya menggandeng jajaran Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil), Kepolisian Resor (Polres/Polsek) di wilayah masing-masing.

"Ya, kalau terkait dengan pelatihan yang sifatnya kedisiplinan semi-militer itu, yang sudah kita lakukan selama ini kita kerja sama dengan Kodim, Koramil setempat, kepolisian, Polsek setempat, Pak. Kalau wacana Taruna ini kami juga tentunya belum bisa bersikap seperti apa karena memang ini hal baru juga gitu, wacana itu gitu kan. Jadi kalau yang bisa saya sampaikan, selama ini kita kerja sama dengan kepolisian maupun TNI," ujar Suyarno, Senin (6/7/2026).

Menurut Suyarno, kehadiran unsur TNI dan Polri di lapangan sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku para siswa.

Evaluasi positif ini terlihat pada asrama Sekolah Rakyat yang berada di wilayah Sonosewu maupun Purwomartani.

"Sudah ada, dan itu juga terkait kedisiplinan juga alhamdulillah dengan peran-peran beliaunya sudah mantap sekali saat ini yang kondisi existing yang ada di Sonosewu maupun Purwomartani gitu," tambahnya.

Suyarno memaparkan bahwa mayoritas siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat di wilayahnya berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah, yakni berada pada kategori desil 1 dan desil 2 (keluarga miskin). 

Latar belakang lingkungan rumah yang sering kali minim aturan formal membuat penanaman nilai-nilai kedisiplinan dasar menjadi tantangan utama pada masa awal masuk sekolah.

"Ketika bicara siswa sekolah rakyat notabene desilnya, desil itu kan desil 1 dan 2. Artinya dari keluarga miskin. Lha ketika keluarga miskin, hal-hal terkait dengan kedisiplinan, tepat waktu, mau ngantri dan lainnya kan nggak begitu paham atau justru lebih banyak melanggar gitu ya. Karena tidak ada aturan jelas ketika di keluarga gitu. Lha, dengan adanya pelatihan kedisiplinan itu ya terbentuk, bagaimana tepat waktunya, ketika jam makan ya semuanya sudah siap di depan tempat makan, ketika mau jam pelajaran begitu. Sampai dengan istirahat, jam istirahatnya jam 10 malam sudah tidak ada aktivitas kayak gitu, ya kita bisa lihat gitu mereka bisa melaksanakan dengan lebih baik lagi gitu," kata Suyarno secara rinci.

Guna membentuk fondasi karakter tersebut, Dinas Sosial DIY menerapkan strategi pelatihan intensif yang dipusatkan pada masa orientasi siswa baru.

Pola ini dianggap paling efektif untuk memicu transformasi perilaku secara cepat, sebelum nantinya beralih ke tahap pemeliharaan kebiasaan.

"Justru pelaksanaan lebih intens di awal-awal. Ketika siswa baru masuk gitu ya. Karena merubah karakter itu justru di awal itu menjadi bagian yang harus kita lakukan gitu ya. Sehingga ketika sudah di awal mungkin, beberapa hari justru memang ada pembelajaran terkait dengan kedisiplinan tadi, baru nanti kalau di selanjutnya tinggal istilahnya memelihara begitu ya kedisiplinan itu. Mungkin tidak butuh setiap minggu ada gitu ya. Tetapi bagaimana ketika di awal-awal itu menjadi fondasi dasar bagi anak-anak untuk bisa lebih disiplin lagi begitu," ucapnya.

Baca juga: Sekolah Rakyat di Kulon Progo Diklaim Siap Digunakan untuk Tahun Ajaran Baru Mulai Juli 2026

Mengenai materi pembinaan harian, bentuk kedisiplinan yang diajarkan oleh aparat TNI dan Polri berfokus pada aktivitas mendasar, mulai dari baris-berbaris hingga tata cara beribadah dan makan bersama di asrama.

"Ya, mulai dari yang mendasar, ada baris-berbaris. Ada bagaimana ketika akan makan, salat berjamaah dan seterusnya. Itu bagaimana tepat waktu, tidak menunda dan seterusnya. Itu hal-hal yang mungkin di rumah hal biasa, menunda salat gitu ya. Makan juga mungkin tidak, karena hanya tidak banyak orang gitu kan, semaunya aja. Tapi ketika di ruang makan nanti ada disiapkan oleh koordinatornya gitu, bagaimana duduk sikap sempurna, berdoa sebelum makan, dan diakhiri nanti ada berdoa kembali. Hal-hal itu selalu dilakukan," pungkas Suyarno.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan klarifikasi menyeluruh guna meredam kekhawatiran publik mengenai isu "militerisasi" di institusi pendidikan sipil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pelibatan taruna Akmil semata-mata mengadopsi kesamaan konsep pendidikan berbasis asrama demi menularkan pola hidup mandiri dan tertib.

"Harapan kami, taruna-taruna Akmil itu bisa memberikan contoh kepada siswa-siswa Sekolah Rakyat yang juga mereka sekolahnya berasrama gitu. Bagaimana bangun pagi, membersihkan apa tempat tidur, membersihkan peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan yang mereka punya gitu ya. Bagaimana kemudian mereka memakai sepatu, memakai seragam, bukan hal lain," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di Aula Kampus Universitas Nasional, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Program ini merupakan murni inisiatif dari pihak Kemensos yang secara resmi mengajukan permohonan bantuan personel kepada institusi TNI.

Berdasarkan rencana kerja nasional, sebanyak 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II dijadwalkan akan diterjunkan langsung untuk mengawal siswa di 178 titik asrama Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada tanggal 3 hingga 8 Agustus 2026.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat yang berkembang pasca-insiden dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih beberapa waktu lalu, Mensos memastikan agenda untuk Sekolah Rakyat ini bersih dari muatan latihan fisik militer yang keras.

"Tidak ada, di sana (Sekolah Rakyat) tidak ada. Tenu tidak secara khusus untuk itu," tegas Saifullah. (*)