Jakarta (ANTARA) - Beragam perkembangan di bidang hukum pada Senin (6/7) menarik perhatian, mulai dari langkah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim melaporkan empat hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial (KY), dorongan Komnas HAM agar kasus tewasnya ibu hamil akibat tertembak di Papua Tengah diusut tuntas, hingga pengumuman KPK mengenai laporan penolakan gratifikasi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Berikut rangkuman berita hukum terpopuler yang layak disimak kembaligkapnya.
1. Nadiem laporkan empat hakim PN Tipikor ke Komisi Yudisial
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim melaporkan empat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat (PN Tipikor Jakpus) ke Komisi Yudisial (KY).
Baca selengkapnya di sini.
2. KPK umumkan Menhut Raja Juli lapor penolakan gratifikasi setelah OTT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi pada Jumat (3/7) atau setelah lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan yang membuat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby menyerahkan diri.
Baca selengkapnya di sini.
3. Anggota DPR: Pelaku penyerangan polisi di Katingan harus dihukum berat
Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka meminta para pelaku penyerangan terhadap polisi saat penggerebekan kasus narkoba yang menewaskan tiga anggota polisi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah harus dihukum seberat-beratnya.
Baca selengkapnya di sini.
4. Komnas HAM dorong investigasi kasus ibu hamil tewas tertembak di Papua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong dilakukannya investigasi atas kasus tewasnya seorang ibu hamil, MD, akibat tertembak saat berada di dalam rumahnya di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Baca selengkapnya di sini.
5. Proses "streamlining" BUMN libatkan Kejaksaan Agung hingga BPK
Pemerintah melibatkan berbagai lembaga negara dalam proses streamlining atau penyehatan dan penyederhanaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di antaranya Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca selengkapnya di sini.
