SURYA.co.id – Nama petinggi PDIP, Andreas Hugo Pereira, kembali menjadi perhatian publik setelah memberikan tanggapan terkait rencana kunjungan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan itu menilai kunjungan tersebut sebaiknya dipertimbangkan kembali dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Pernyataan Andreas muncul ketika Jokowi tengah melanjutkan agenda safari politik ke sejumlah daerah di Indonesia.
Setelah menyelesaikan kunjungan ke Provinsi Lampung pada 26–28 Juni 2026, Jokowi dikabarkan akan melanjutkan perjalanan ke NTT, meski hingga kini jadwal resminya belum diumumkan.
Menurut Andreas, masyarakat NTT dikenal memiliki penghormatan tinggi terhadap dunia pendidikan.
Karena itu, ia menilai seorang tokoh nasional yang masih dikaitkan dengan polemik dugaan ijazah palsu perlu mempertimbangkan dampak sosial dari kunjungan tersebut.
Dalam menanggapi rencana kedatangan Jokowi ke NTT, Andreas menekankan bahwa persoalan yang menyangkut kredibilitas pendidikan memiliki sensitivitas tersendiri di tengah masyarakat setempat.
Menurut Andreas, masyarakat NTT memiliki budaya yang menghargai pendidikan sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Oleh sebab itu, figur publik yang datang ke daerah tersebut dinilai juga membawa pesan moral bagi masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa polemik mengenai dugaan ijazah palsu yang masih menjadi pembahasan publik berpotensi menimbulkan persepsi kurang baik apabila belum memperoleh penyelesaian yang jelas.
"Kalau ada pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi di republik ini, dengan persoalan yang berkaitan dengan keabsahan ijazah, kemudian datang ke NTT, saya kira itu kurang menjadi contoh yang baik untuk anak-anak muda, untuk orang tua, untuk kebanyakan masyarakat NTT," ujar Andreas.
Ia juga menambahkan, agar Jokowi berpikir ulang jika mau ke NTT.
"Untuk itu, saya kira, berpikir ulanglah untuk mau ke NTT dengan catatan persoalan-persoalan yang selama ini masih menggantung."
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sikap politik yang disampaikan Andreas sebagai pimpinan DPP PDI Perjuangan terhadap agenda kunjungan Jokowi.
Baca juga: Jokowi Siap Hadiri Sidang Ijazah Palsu Roy Suryo dan Dokter Tifa, Kuasa Hukum: Tunjukkan yang Asli
Sebelumnya, Jokowi telah melakukan kunjungan ke Lampung pada akhir Juni 2026 sebagai bagian dari agenda safari politik ke berbagai wilayah Indonesia.
Setelah Lampung, NTT disebut menjadi tujuan berikutnya. Namun hingga kini belum ada informasi resmi mengenai waktu pasti kunjungan tersebut.
Safari politik Jokowi dalam beberapa waktu terakhir juga menjadi sorotan karena kerap dikaitkan oleh sejumlah pengamat dengan dinamika politik nasional.
Aktivitas tersebut sering diasosiasikan dengan menguatnya posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang kini dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
Meski demikian, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi adanya keterkaitan langsung antara agenda kunjungan Jokowi dan kepentingan politik PSI.
Andreas Hugo Pareira lahir 31 Mei 1964.
Ia merupakan politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI dari 2005 hingga 2009 dan sejak 2016 mewakili daerah pemilihan Jawa Barat IV (2005–2009) dan Nusa Tenggara Timur I (2016–sekarang).
Andreas merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat ini, ia pernah berada di Komisi X dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII.
Pendidikan:
Organisasi:
Karier:
Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, menanggapi reaksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP/PDI Perjuangan) yang menyinggung soal ijazah ketika Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sibuk melakukan safari politik.
Menurut Kunto, reaksi PDIP yang menyinggung ijazah saat Jokowi sibuk safari politik ini harus dilihat dari riwayat perseteruan antara Jokowi dan partai yang mengusungnya di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2014 dan 2019 itu.
Perseteruan semakin memanas ketika Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan akan mengubah "kandang banteng menjadi kandang gajah" di Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang, dalam rapat koordinasi wilayah Jawa Tengah (Jateng) Partai Solidaritas Indonesia, pada Kamis (8/1/2026).
Kemudian, Jokowi juga sudah berseru, "Saya akan bekerja mati-matian untuk PSI" saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI di Makassar, Sabtu (31/1/2026) lalu.
"Kita harus lihat ini dalam konteks yang lebih panjang ya," kata Kunto, dikutip dari tayangan Kompas Petang, Minggu (5/7/2026).
"Yang pertama, memang ada perseteruan antara Jokowi dan PDIP terutama di 2024, [lalu] ada sesumbar bahwa dari PSI akan mengubah kandang banteng menjadi kandang gajah."
"Yang kemudian semakin mengemuka setelah awal tahun ketika Pak Jokowi juga pidato di event di PSI yang mengatakan bahwa 'Saya akan terus berjuang', dan selanjutnya."
Kunto menilai, pernyataan Kaesang Pangarep dan Jokowi itu seperti serangan terhadap PDIP, tetapi dengan analogi drama David vs. Goliath, di mana PSI seperti orang kecil yang melawan PDIP selaku orang besar.
Hal itu, kata Kunto, menjadi siasat PSI untuk meraih simpati publik.
"Nah, dari sini kan ada semacam upaya serangan terhadap PDI Perjuangan," tutur Kunto.
"Memang, sebagai partai yang kecil dari PSI ini mungkin salah satu strateginya, menantang yang lebih besar sehingga ada drama tentang David versus Goliath; bahwa yang kecil melawan yang besar, maka yang kecil ini akan akan selalu diuntungkan gitu dari persepsi publik."
"Nah, ini tampaknya PSI terus meng-counter, melakukan sindiran-sindiran terhadap PDIP."
Oleh karenanya, Kunto menilai, reaksi pihak PDIP yang menyinggung soal ijazah Jokowi adalah upaya pertahanan atau defense mechanism yang dilakukan untuk menahan serangan PSI.
Hal ini sesuai dengan strategi komunikasi dalam dunia politik.
PDIP bertahan dengan melakukan serangan balik, yakni menyinggung polemik keabsahan ijazah Jokowi.
Kata Kunto, ijazah Jokowi disinggung sebagai metode bertahan PDIP dari serangan PSI, karena Jokowi sendiri menjadi sosok yang digadang-gadang akan membawa pengaruh besar kepada partai berlambang gajah dengan kepala berwarna merah dan badan hitam itu.
"Kemudian, dari PDIP sendiri —sebenarnya kan dalam strategi komunikasi politik begini, ada tiga yang paling mendasar; yang pertama 'acclaim' atau meninggikan diri sendiri, mempromosikan diri sendiri, yang kedua 'attack' menyerang lawan, dan yang ketiga 'defense' atau bertahan—," jelas Kunto.
"Nah, attack sudah dilakukan oleh PSI, maka yang dilakukan oleh PDIP ya bertahan gitu kan, dan bertahannya kali ini dengan counter serangan gitu kan, dengan serangan lagi terhadap PSI."
"Terutama dalam hal ini, yang kemarin Pak Andreas lakukan ya, serangan terhadap Jokowi sendiri, karena kan di masa kampanye ini Jokowi ingin mengkampanyekan PSI kan, dengan mentransferkan kredibilitas Jokowi kepada PSI, gitu."
