TRIBUNKALTIM.CO - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang pleno membahas tanggung jawab kolektif negara-negara dalam mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pertemuan tingkat tinggi ini dilangsungkan di Markas Besar PBB, New York, pada Senin (7/7/2026).
Namun, sidang ini terasa sangat ironis lantaran digelar di tengah situasi global yang sedang membara oleh berbagai konflik bersenjata, sementara respons komunitas internasional dinilai tumpul dan belum mampu menghentikan kekejaman tersebut.
Baca juga: Pemkab PPU Usulkan Keringanan Pajak PBB untuk Lahan Pangan dan Peternakan
Dilansir Al Jazeera, eskalasi konflik bersenjata global saat ini masih terus memakan korban jiwa, mulai dari perang di Jalur Gaza, peningkatan kekerasan mematikan di Darfur (Sudan), hingga krisis kemanusiaan yang berlarut-larut di Myanmar.
Rentetan peristiwa ini memicu pertanyaan besar dari berbagai pihak mengenai efektivitas mekanisme hukum internasional dalam mendeteksi dan menghentikan genosida, meskipun dunia sejatinya telah mengadopsi Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida sejak lebih dari tujuh dekade silam.
Sementara itu, Xinhua melaporkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan peringatan keras mengenai meluasnya impunitas (kekebalan hukum) di era modern.
Melalui pidato resmi yang dibacakan oleh Kepala Staf PBB, Earle Courtenay Rattray, Guterres mendesak komunitas global agar tidak lagi menutup mata terhadap indikasi-indikasi awal keruntuhan kemanusiaan di wilayah konflik.
"Terlalu sering tanda-tanda peringatan dini diabaikan, dan respons yang diberikan terlalu sedikit serta terlambat," ujar Guterres.
Guterres memaparkan data bahwa sepanjang tahun 2025 saja, dunia harus menghadapi lebih dari 120 konflik bersenjata dengan kompleksitas yang sangat tinggi.
Kondisi ini kian diperparah oleh masifnya penyebaran ujaran kebencian (hate speech), kampanye disinformasi digital, serta pemanfaatan kecanggihan teknologi persenjataan modern yang secara langsung melipatgandakan ancaman kematian bagi warga sipil.
Secara historis, istilah dan konsep genosida pertama kali dirumuskan dan diperkenalkan oleh seorang pakar hukum asal Polandia, Raphael Lemkin, pada tahun 1944.
Baca juga: Daftar 3 Peringatan di Tanggal 29 Mei, Ada Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB
Dua tahun pasca-pengenalan tersebut, tepatnya pada 1946, Majelis Umum PBB secara resmi mengakui genosida sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional yang paling serius.
Komitmen tersebut kemudian dilembagakan secara hukum dalam Konvensi Genosida 1948 yang mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 1951.
Berdasarkan dokumen konvensi tersebut, genosida didefinisikan secara spesifik sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan, seluruh atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, maupun agama.
Secara teknis, bentuk-bentuk kejahatan genosida dapat termanifestasi dalam beberapa tindakan nyata berikut ini:
Meskipun instrumen hukum internasional telah tersedia, implementasi nyata di lapangan kerap dinilai gagal total ketika benturan politik dan militer berskala besar terjadi.
Berikut adalah enam tragedi kemanusiaan yang disorot dalam sidang PBB:
1. Rwanda (1994)
Genosida di Rwanda diakui sebagai salah satu noda hitam terbesar dalam sejarah perdamaian PBB.
Hanya dalam kurun waktu sekitar 100 hari, diperkirakan 800 ribu warga etnis Tutsi dan kelompok Hutu moderat dibantai secara keji oleh kelompok ekstremis Hutu.
Baca juga: Rusia dan China Siap Tolak Resolusi PBB Usulan AS dan Bahrain, Dinilai Terlalu Sudutkan Iran
Saat pembantaian massal ini berlangsung, komunitas internasional sebenarnya mengetahui situasi riil di lapangan namun memilih pasif.
PBB bahkan sempat sengaja menghindari penggunaan istilah resmi "genosida" akibat tekanan politik, sementara Amerika Serikat (AS) enggan mengirimkan pasukan perdamaian.
Pascakrisis, PBB baru membentuk Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda dan menghukum puluhan pelaku, termasuk mantan Perdana Menteri sementara Jean Kambanda.
2. Jalur Gaza (Palestina)
Krisis kemanusiaan di Gaza menjadi sorotan utama dan perdebatan paling panas dalam sidang PBB tahun ini.
Berbagai badan khusus serta tim penyelidikan independen PBB secara konsisten menyatakan adanya indikasi kuat tindakan militer yang memenuhi unsur genosida terhadap warga Palestina.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, menegaskan serangan masif tersebut telah memenuhi parameter utama Konvensi Genosida.
Selanjutnya pada 2025, Komisi Penyelidikan Independen PBB menyimpulkan terdapat bukti kuat yang menunjukkan adanya niat sistematis untuk menghancurkan warga Palestina sebagai sebuah kelompok.
Baca juga: Bapenda Mahakam Ulu Bebaskan Denda Pajak PBB hingga Agustus 2026
Namun, setiap resolusi penghentian perang di Dewan Keamanan PBB selalu berujung buntu akibat hak veto dari Amerika Serikat.
Di sisi lain, Israel membantah seluruh tuduhan tersebut dan mengklaim laporan PBB tidak berdasar.
3. Srebrenica (Bosnia - 1995)
Aksi pembantaian keji terhadap lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia di Srebrenica pada Juli 1995 mencatatkan diri sebagai genosida pertama yang diakui secara hukum di benua Eropa pasca-Perang Dunia II.
Ironisnya, lokasi pembantaian tersebut merupakan wilayah yang secara resmi menyandang status "zona aman" dan berada di bawah perlindungan langsung pasukan perdamaian PBB.
Walaupun Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia telah memutus peristiwa tersebut sebagai genosida, PBB membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memberikan pengakuan simbolis.
Baru pada tahun 2024, Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 11 Juli sebagai Hari Peringatan Internasional Genosida Srebrenica.
4. Darfur (Sudan)
Perang saudara yang berkecamuk hebat di Sudan sejak pecah pada tahun 2023 memicu alarm bahaya.
Baca juga: Di Markas PBB, China Desak Jepang Tolak Senjata Nuklir
PBB mengidentifikasi bahwa rangkaian kekerasan bersenjata yang dilancarkan oleh kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di wilayah Darfur memiliki karakteristik kuat sebuah genosida.
Lembaga kemanusiaan Amnesty International menuduh RSF secara sistematis melakukan pembunuhan massal, pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, kekerasan seksual massal, hingga pembersihan etnis (ethnic cleansing).
Hingga kini, belum ada terobosan internasional yang mampu meredam eskalasi militer di sana.
5. Etnis Uighur di Xinjiang (China)
Nasib dan hak asasi masyarakat etnis Uighur di wilayah Xinjiang, China, terus menjadi polemik internasional.
Laporan resmi yang dirilis oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2022 menyatakan bahwa kebijakan penahanan massal serta pembatasan ketat terhadap warga Uighur berpotensi besar dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sejumlah negara blok Barat mengutuk keras dan melabeli tindakan tersebut sebagai genosida.
Pemerintah Beijing menolak mentah-mentah tuduhan tersebut dan berargumen bahwa kebijakan di Xinjiang murni ditujukan untuk menekan penyebaran ekstremisme serta mendongkrak kesejahteraan ekonomi.
Baca juga: Bapenda Mahakam Ulu Bebaskan Denda Pajak PBB hingga Agustus 2026
Status China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB berkekuatan hak veto membuat ruang gerak investigasi internasional menjadi sangat terbatas.
6. Etnis Rohingya (Myanmar)
Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar terus membayangi kredibilitas penegakan HAM PBB.
Sejak operasi militer besar-besaran diluncurkan oleh militer Myanmar pada 2017, sedikitnya 750 ribu warga Rohingya terpaksa melarikan diri demi menyelamatkan nyawa ke kamp pengungsian di Bangladesh.
Berdasarkan laporan teranyar dari Organisasi Rohingya Burma UK (BROUK), ratusan ribu warga Rohingya yang masih bertahan di Negara Bagian Rakhine kini kembali terjebak dalam ancaman pembantaian menyusul pecahnya pertempuran baru antara junta militer Myanmar dan kelompok pemberontak Tentara Arakan.
Kasus dugaan genosida ini masih berjalan lambat di Mahkamah Internasional (ICJ) dan belum membuahkan putusan final yang berkekuatan eksekusi.
Menutup jalannya sidang pleno yang berlangsung dinamis tersebut, Antonio Guterres kembali memberikan penegasan bahwa kewajiban untuk melindungi warga sipil dari potensi pemusnahan massal bukan hanya bertumpu pada pundak negara yang sedang berkonflik, melainkan merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang mengikat bagi seluruh anggota PBB tanpa terkecuali.
Ia mendesak penguatan implementasi instrumen hukum internasional secara preventif sebelum situasi di lapangan memburuk.
"Mari memastikan pencegahan kekejaman dan perlindungan penduduk menjadi praktik yang permanen dan universal di seluruh dunia," kata Guterres. (*)
