Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menerapkan kawasan Malioboro sebagai area full pedestrian selama 24 jam mulai November 2026 mendapat perhatian dari kalangan pedagang. Mereka meminta pemerintah memastikan kesiapan fasilitas parkir sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Perwakilan pedagang Teras Malioboro, Slamet Santoso, menilai infrastruktur parkir di sekitar Malioboro hingga kini belum memadai untuk mendukung kawasan bebas kendaraan.
"Masalah transportasi yang saya sampaikan masih belum bisa memenuhi atau infrastruktur terkait dengan masalah parkiran," jelas Slamet saat dihubungi, Senin (6/7/2026).
"Nah sampai sekarang kan belum memadai. Lha kami kan sedang menuntut bahwa pemerintah provinsi kalau seandainya full pedestrian Malioboro, tolonglah untuk parkir-parkir harus disiapkan lebih dahulu," ujarnya.
Menurut Slamet, persoalan parkir semakin terasa setelah Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali ditutup. Sementara itu, bus besar juga tidak lagi diperbolehkan parkir di TKP Senopati sehingga hanya TKP Ngabean yang dapat menampung bus wisata berukuran besar.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan karena jarak TKP Ngabean menuju kawasan Malioboro cukup jauh. Slamet mengatakan wisatawan harus berjalan kaki untuk mencapai pusat kawasan belanja, termasuk saat cuaca kurang bersahabat.
"Saya pernah, saya amati sendiri para wisatawan yang parkir di Ngabean jalan kaki menuju Teras Malioboro. Itu dalam kondisi terang, nggak apa-apa kalau nggak musim hujan ya. Nah, pada saat itu hujan deras. Nah, saya juga kasihan juga to, dengan jarak yang jauh, dengan kondisi hujan-hujanan, mereka hanya ingin berbelanja di Teras Malioboro," ujar Slamet.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah menyediakan layanan shuttle gratis dari kantong parkir menuju kawasan Malioboro untuk memudahkan mobilitas wisatawan.
"Lha kalau lama-kelamaan hal itu terus terjadi seperti itu, tidak menutup kemungkinan nanti lama-lama Teras Malioboro akan ditinggalkan oleh wisatawan. Karena kendalanya jauh, dijangkau harus jalan kaki. Infrastruktur yang saya tuntut ke pemerintah, ya harus ada shuttle, paling tidak yang harus disiapkan pemerintah dan tidak berbayar," harapnya.
---
