TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo memastikan tim pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten sudah dibentuk.

Pembentukan tim sendiri, sudah sesuai surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah. 

"Mohon doanya SK sudah ditandatangani Pak Gubernur, alhamdulillah pembentukkan tim pembubaran ini," ujarnya saat ditemui di Desa Dompol, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Senin (6/7/2026). 

Hamenang mengatakan harapan, agar tim bisa segera berjalan. 

"Semoga kemudian tim pembubaran bisa segera bekerja, nanti segera bisa melaporkan hasilnya. Untuk kemudian menjadi dasar untuk kemudian BKK ini penyelesaian seperti apa," jelasnya.

Penanganan yang dilakukan tim tersebut, yakni untuk penghitungan aset PD. BKK Klaten. 

Hamenang juga menegaskan, bila beberapa bidang terkait juga ikut melakukan penanganan, seperti Polisi dan Kejaksaan Negeri (Kejari). 

Baca juga: Semarak Hari Jadi Klaten ke-222, Ada Konser NDX AKA hingga Pemecahan Rekor MURI Sop Ayam

Dimana Kejari sudah mulai melakukan penagihan kredit macet, sedangkan kepolisian menangani kasus fraud di internal PD. BKK Klaten. 

"Harapannya semua stakeholder bekerja, bergerak. Insyaallah nanti penyelesaian kemudian bisa terlaksana," jelasnya. 

Hamenang juga berpesan kepada nasabah yang terdampak, agar tidak perlu khawatir. 

"Pesan saya kepada warga masyarakat Nasabah tetap tenang, jangan terprovokasi, jangan terpancing. Demo sekali lagi tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan ini," kata Hamenang. 

Ia meminta agar tim pembubaran agar bekerja terlebih dahulu, agar selanjutnya bisa dilakukan rapat pemegang saham. 

Pemegang saham PD. BKK sendiri terdiri dari pemerintah provinsi Jawa Tengah sebanyak 65 persen, dan pemerintah Kabupaten Klaten 35 persen. 

Penutupan PD. BKK Klaten sendiri, kegiatan usahanya sudah dihentikan sementara sejak 19 Juni 2025.

Hal ini terjadi karena dua hal, yakni kredit macet dan adanya permainan internal karyawan terkait fraud. (*)