TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kebijakan efisiensi anggaran secara nasional rupanya berdampak cukup jauh hingga ke tingkat OPD di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

Komisi IV DPRD Samarinda mendapati beberapa bidang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sama sekali tidak memiliki anggaran dalam APBD murni tahun 2026. 

Hal ini mencuat usai digelarnya pertemuan dengan beberapa OPD dalam agenda pembahasan progres kegiatan tahun 2026 sekaligus rencana kegiatan tahun 2027.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa beberapa mitra kerja komisinya memiliki bidang yang tidak kebagian anggaran sama sekali.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Pemkab PPU Batasi Proyek Jalan Demi Amankan Sektor Pendidikan dan Kesehatan

"DP2PA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Kemarin Disporapar, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga ada. Jadi ada yang kosong-kosong," ujarnya, Selasa (7/7/2027) di Samarinda.

Novan menyayangkan kondisi tersebut, sebab menurutnya bidang-bidang yang dikosongkan itu justru merupakan bidang yang mendukung program-program vital di masing-masing OPD. 

Ia menilai anggaran untuk bidang-bidang tersebut sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, bukan serta-merta dinolkan. 

Sebagai contoh, kondisi di DP2PA yang memiliki bidang tanpa anggaran, padahal bidang tersebut berkaitan langsung dengan upaya Samarinda meraih predikat Kota Layak Anak.

"Kita mau mengejar predikat kota layak anak tapi di bidang tertentunya yang justru berkaitan langsung malah tidak ada. Kan tidak sejalan," tuturnya.

Baca juga: DPRD Kaltara Tegaskan Efisiensi Anggaran Jangan Sentuh Pendidikan dan Kesehatan

Novan menjelaskan, bidang tersebut sejatinya memerlukan sejumlah persiapan, salah satunya untuk melakukan survei ke lokus-lokus yang menjadi daerah rawan. 

Ia mengapresiasi bidang yang tetap menjalankan tugasnya meski tanpa anggaran, namun ia menilai kinerja tersebut baru bisa maksimal apabila disokong oleh anggaran yang memadai.

"Itu yang menjadi catatan kita agar pemerintah kota lebih tepat lagi dalam melakukan porsi penempatan anggaran di OPD-OPDnya," tuturnya.

Meski begitu, Novan menyadari bahwa kondisi ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional. 

Ia berharap, sekalipun harus efisien, alokasi anggaran di setiap bidang jangan sampai dinolkan sama sekali, melainkan tetap disesuaikan dengan kebutuhan minimal masing-masing bidang. 

Oleh karena itu, setelah rapat dengan seluruh mitra kerja OPD, Komisi IV akan mengajukan hal ini kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk didorong mendapatkan anggaran melalui APBD Perubahan.

"Semua mitra kerja ini kita panggil untuk kita rangkum dan kita serahkan ke tim badan anggaran DPRD, untuk nanti dilihat apakah sinkron tidak dengan usulan yang sudah disampaikan oleh TAPD Pemkot," pungkasnya. (*)