Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengingatkan pesan penting jelang kembali bergulirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 13 Juli 2026.
Wagub Emil mengingatkan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mematuhi ketentuan pembelian telur langsung dari peternak melalui asosiasi atau koperasi.
Emil yang juga menjabat sebagai Koordinator Satgas MBG Jawa Timur mengatakan setiap SPPG telah diarahkan membeli telur sebanyak tiga kali dalam sepekan dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram.
Skema tersebut dibuat agar rantai distribusi lebih pendek dan manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan peternak.
“Jangan sampai pembelian dilakukan melalui terlalu banyak perantara. Kita sudah sepakat SPPG membeli langsung dari peternak melalui asosiasi atau koperasi dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram,” kata Emil, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, skema tersebut sebenarnya sudah berjalan selama dua pekan pelaksanaan MBG sebelum program memasuki masa jeda. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan adanya perbedaan tingkat kepatuhan antar-SPPG.
Baca juga: Baru Seminggu MBG Disetop, Karyawan SPPG di Kota Surabaya Bingung Cari Kerja Sampingan
“Sejauh ini memang ada SPPG yang kooperatif dan ada yang tidak. Yang tidak menjalankan kesepakatan akan kami data karena itu menjadi catatan serius,” tegasnya.
Emil menegaskan bahwa kewajiban tersebut bukan sekadar kesepakatan informal, melainkan merupakan arahan tertulis dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra pelaksana MBG menjelang program kembali berjalan sekitar 13 Juli mendatang.
Ia bahkan meminta agar SPPG yang menjalankan arahan dengan baik diberikan apresiasi, sementara yang tidak mematuhi ketentuan harus menerima konsekuensi berupa catatan evaluasi.
“Saya sudah meminta agar mitra yang patuh diberikan apresiasi. Sedangkan yang tidak patuh diberi catatan karena berarti tidak menjalankan arahan Kepala BGN,” ujarnya.
Penegasan tersebut disampaikan Emil di tengah upaya Pemprov Jatim mencari solusi atas anjloknya harga telur yang dikeluhkan para peternak ayam petelur.
Sebelumnya, para peternak telah menyampaikan aspirasi melalui aksi damai yang diterima langsung oleh pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim meminta seluruh jajaran Polres memfasilitasi pertemuan antara peternak dan pedagang perantara untuk memetakan persoalan secara lebih komprehensif.
Menurut Emil, pemerintah tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak terkait harga telur karena kondisi pasar perlu dilihat secara menyeluruh. Saat aksi berlangsung, harga telur di pasar berada pada kisaran Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilogram.
Karena itu, apabila pedagang langsung diwajibkan membeli telur pada harga tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi pasar, dikhawatirkan justru memunculkan persoalan baru dalam rantai distribusi.
“Kami ingin semua pihak dipertemukan agar bisa melihat akar persoalan secara utuh. Pedagang memiliki pertimbangan berdasarkan harga pasar, sementara peternak juga membutuhkan harga yang layak agar tidak merugi,” katanya.
Untuk itu, Emil telah meminta Kepala Disperindag Jawa Timur mendata Polres yang sudah melaksanakan pertemuan serta memastikan perwakilan peternak turut dilibatkan dalam forum tersebut.
Dengan menghadirkan pedagang dan peternak dalam satu meja, pemerintah berharap seluruh asumsi dan informasi yang selama ini berkembang dapat diklarifikasi secara terbuka sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Emil juga mengakui bahwa persoalan kelebihan pasokan telur memang terjadi secara nasional. Pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah pengendalian, di antaranya kewajiban afkir ayam petelur pada usia 90 minggu serta pembatasan Grand Parent Stock (GPS).
Meski demikian, para peternak berharap berbagai kebijakan tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap perbaikan harga di tingkat peternak.
Terkait besaran harga yang dianggap ideal, Emil memilih tidak menyampaikan angka tertentu sebelum proses musyawarah antara peternak dan pedagang selesai dilakukan.
“Saya rasa kurang etis jika saya menyebutkan angka lebih dulu sebelum mereka memiliki kesempatan bermusyawarah,” ujarnya.
Ia juga meluruskan persepsi yang berkembang mengenai harga telur saat ini. Menurutnya, harga sekitar Rp24.000 per kilogram yang kerap disebut di masyarakat merupakan harga di tingkat konsumen, bukan harga yang diterima peternak.
“Itu harga di konsumen, nah di peternak tentu di bawah itu. Makanya kita sedang cari solusi bersama agar bisa menjaga stabilitas serta menjaga peternak tapi juga melindungi konsumen,” pungkasnya.
