Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kabupaten Lombok Tengah mulai mendalami kelayakan rencana penyertaan modal bagi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu yang menjadi fokus utama adalah PT Tirta Ardia Rinjani (PDAM). 

Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, Murdani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan lapangan ke sumber mata air Aik Bone yang ada di Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, Selasa (7/7/2026).

Dalam kinjungannya tersebut, pihaknya datang untuk memastikan ketersediaan suplai air bagi masyarakat, khususnya di wilayah utara. 

Langkah ini diambil sebagai bagian dari uji kelayakan sebelum pemerintah daerah memberikan tambahan modal.

“Kita ingin ngecek ketersediaan air kita. Tadi disampaikan Aik Bone ini ada 70 liter/detik yang disuplai untuk masyarakat di Lombok Tengah bagian utara. Ini menjadi bagian dari kelayakan terhadap penyertaan modal yang akan diberikan,” ucap Murdani.

Dalam pembahasannya, Murdani menyoroti kondisi infrastruktur PDAM yang dinilai sudah cukup tua dan membutuhkan perhatian serius. 

Diungkapkannya, banyam jaringan perpipaan yang dibangun sejak tahun 1980-an masih digunakan hingga saat ini, sehingga rawan mengalami kerusakan dan kebocoran.

Baca juga: Air Bersih untuk Pesisir Selatan Lotim, PDAM Janjikan Jaringan Baru dan Subsidi Tangki

Selain masalah teknis, ancaman kekeringan akibat anomali cuaca juga menjadi kekhawatiran Pansus. 

“Kita berhadapan dengan anomali cuaca, apalagi sekarang prediksi BMKG kemaraunya panjang yang berdampak pada sumber air kita. Jika tidak mencukupi, sedini mungkin BUMD bersama pemerintah daerah harus memikirkan potensi yang bisa digali, termasuk mengoptimalkan mata air yang selama ini terbuang sia-sia,” jelasnya.

Beberapa rencana kerja yang sedang dikaji meliputi aktivasi kembali sumber mata air yang terdampak gempa, seperti di Nyeredep, serta optimalisasi potensi di Danau Biru dan Tibu Lempanas.

Hal menarik yang muncul dalam dinamika pembahasan Pansus adalah wacana hilirisasi produk.

Murdani mendorong agar PDAM tidak hanya sekadar memberikan layanan air bersih dasar, tetapi juga mulai melirik sektor bisnis yang lebih profitabel melalui produksi air minum dalam kemasan (AMDK).

“Pansus ingin mendorong soal hilirisasi. PDAM ini tidak saja memberikan layanan dasar air bersih saja, tapi juga ada unsur bisnisnya. Bisa dikelola galonisasi, botolisasi, atau gelasisasi. Kita punya pasarnya, misalnya untuk kebutuhan semua perangkat daerah sampai sekolah,” papar Murdani.

Ia mencontohkan keberhasilan BUMD di daerah lain, seperti di Buleleng, Bali, yang telah sukses mengelola merek air kemasan sendiri. 

“Kita mau dorong keseriusannya karena peluangnya ada dan rencana bisnisnya bisa terukur,” tambahnya.

Terkait besaran anggaran, Murdani menyebutkan angka Rp40 miliar, namun ia menekankan bahwa penyertaan modal tersebut tidak diberikan sekaligus, melainkan bertahap selama lima tahun dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah.

“Soal besaran itu masih sangat tentatif. Tergantung situasi lapangan dan ketersediaan fiskal daerah. Penambahan modal tentu harus disertai dengan perbaikan tata kelola SDM dan pembenahan manajemen,” pungkasnya.

(*)