TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Merespons keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi selama beberapa hari terakhir, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan langsung ke Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Siantan pada Selasa 7 Juli 2026.
Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan gangguan kelistrikan berjalan maksimal.
Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota didampingi langsung oleh jajaran manajemen puncak PT PLN (Persero) setempat, mulai dari Kepala PLN UP3 Pontianak, manajemen pengelola PLTD Siantan, hingga tim teknis unit transmisi dan distribusi.
Pertemuan di lapangan ini difokuskan untuk membedah akar masalah serta mencari solusi taktis atas krisis pasokan daya yang mengganggu aktivitas warga dan pelaku usaha.
Edi mengungkapkan, berdasarkan pemaparan teknis dari pihak PLN, kendala utama yang memicu pemadaman bergilir ini bersumber dari kerusakan fatal pada komponen boiler di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pasir Panjang yang masuk dalam Sistem Kelistrikan Khatulistiwa.
"Kami berkunjung langsung ke PLTD Siantan karena beberapa hari terakhir terjadi gangguan pemadaman bergilir yang meresahkan masyarakat. Di sini kami didampingi kepala PLN wilayah Pontianak, kepala pembangkit PLTD Siantan, serta pihak transmisi dan distribusi untuk berdiskusi mencari penyebab utamanya," ujar Edi saat memberikan keterangan kepada awak media.
Berdasarkan estimasi awal yang diajukan tim teknis PLN, pengerjaan serta uji coba pasca-perbaikan boiler tersebut diproyeksikan memakan waktu hingga menjelang pertengahan bulan.
Namun, Pemerintah Kota Pontianak mendesak agar manajemen PLN memangkas linimasa perbaikan tersebut demi meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.
"Informasi yang kami dapatkan, perbaikan boiler di PLTU Pasir Panjang diperkirakan selesai pada tanggal 11 sampai 12 Juli. Kami minta dipercepat karena jika pemadaman berlangsung berkepanjangan tentu akan sangat meresahkan masyarakat," kata Wali Kota.
Baca juga: Pemadaman Listrik Beruntun di Pontianak, Pelaku Usaha Andalkan Genset
Edi menegaskan bahwa target penyelesaian paling lambat harus terealisasi pada tanggal 11-12 Juli 2026, dan pasokan listrik ke pelanggan wajib kembali ke kondisi normal.
Di samping itu, Pemkot Pontianak menginstruksikan manajemen PLN untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta memperkuat sistem mitigasi pencegahan agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.
"Kita pastikan paling lama tanggal 11-12 Juli sudah normal kembali. Kejadian ini kita harapkan tidak terulang lagi. PLN beserta manajemennya harus memitigasi kemungkinan-kemungkinan ke depan agar tidak terjadi lagi kerusakan yang menyebabkan pemadaman, sehingga masyarakat tidak dirugikan," tegas Edi.
Menyikapi gelombang kekecewaan dan protes dari masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa yang sempat digelar kelompok mahasiswa, Wali Kota menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak melarang warga untuk menyuarakan keluhan mereka.
Namun, ia mengimbau agar seluruh bentuk penyampaian pendapat tetap mematuhi koridor hukum dan menjaga kondusifitas kota.
"Silakan masyarakat menyampaikan pendapat dan aspirasinya, tetapi jangan sampai bertindak anarkis atau merusak fasilitas maupun aset negara. Yang terpenting, aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik," pungkasnya.
Sementara itu Manager PLN UP3 Pontianak, Shofwan Juniardi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh masyarakat untuk menjelaskan kondisi yang sedang dihadapi PLN.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di PLTD Siantan.
"Kami sudah melakukan aliansi dengan ormas dan tokoh masyarakat di kantor PLN UP3 Pontianak. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh GM kami, PLN tetap berupaya melakukan perbaikan terhadap kondisi saat ini karena terjadi gangguan pada boiler PLTU," ujar Shofwan saat diwawancarai awak media, Selasa 7 Juli 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan estimasi awal, proses perbaikan boiler ditargetkan selesai pada 11 hingga 12 Juli 2026. Meski demikian, PLN terus berupaya mempercepat pemulihan agar kondisi kelistrikan dapat kembali normal lebih cepat.
"Mitigasi awal ini estimasi perbaikan antara tanggal 11 Juli sampai dengan 12 Juli. Namun demikian, PLN tetap berupaya melakukan percepatan pemulihan," katanya.
Menurut Shofwan, upaya percepatan tersebut mulai menunjukkan hasil. Durasi pemadaman yang sebelumnya mencapai enam jam kini berkurang menjadi sekitar empat jam. Selain itu, frekuensi pemadaman bergilir juga menurun dari tiga sesi menjadi dua sesi.
"Beberapa hari terakhir ini sudah dirasakan masyarakat, durasi pemadaman sudah semakin singkat, yang tadinya enam jam menjadi empat jam. Kemudian sesi yang biasanya tiga kali sudah menjadi dua kali. Di pagi hari juga kami sudah mampu mengamankan pasokan sehingga tidak terjadi pemadaman," jelasnya.
lanjut Shofwan, berkomitmen untuk terus mempercepat proses pemulihan hingga sistem kelistrikan kembali normal.
"Komitmen kami akan tetap berupaya melakukan percepatan pemulihan," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa gangguan kelistrikan yang terjadi di Kalimantan Barat murni disebabkan oleh kendala operasional pembangkit, bukan faktor lain.
"Isu yang ada di Kalimantan Barat pada umumnya itu murni karena operasional pembangkit. Ada gangguan di boiler PLTU 100 MW. Karena sistem kita interkoneksi, maka gangguan di titik yang menyuplai interkoneksi pasti akan berdampak hingga ke ujung pelayanan, termasuk wilayah yang kami layani," pungkasnya. (*)
