KULON PROGO, TRIBUN - Aktivitas Sekolah Rakyat (SR) DIY di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo dijadwalkan akan dimulai pada pertengahan Juli ini. Kegiatan akan diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama dua minggu.

“Setelah itu, dilanjutkan matrikulasi selama tiga bulan agar pelajar bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru selama di SR," kata Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam jumpa pers usai acara konsolidasi di Gedung Pertemuan SR DIY pada Senin (6/7).

Selama MPLS, para pelajar SR akan didampingi oleh para taruna dari Akademi Kepolisian (Akpol) dan Akademi Militer (Akmil). Tiap SR akan ditempatkan 10 taruna, masing-masing lima dari Akpol dan Akmil.

Menurut Gus Ipul, para taruna ini akan memberikan pendampingan dalam membentuk kedisiplinan para pelajar SR. Sebab selama berada di SR, para pelajar ini akan tinggal di fasilitas asrama yang telah disediakan.

"Para pelajar akan dilatih disiplin sejak bangun pagi hari sampai tidur lagi di malam harinya, pendampingan akan berlangsung selama lima hari," ujarnya.

Terkait pelibatan taruna Akmil dan Akpol, Gus Ipul sempat menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan semata-mata mengadopsi kesamaan konsep pendidikan berbasis asrama demi menularkan pola hidup mandiri dan tertib.

"Harapan kami, taruna-taruna Akmil dan Akpol itu bisa memberikan contoh kepada siswa-siswa Sekolah Rakyat yang juga mereka sekolahnya berasrama gitu. Bagaimana bangun pagi, membersihkan apa tempat tidur, membersihkan peralatan-atau perlengkapan yang mereka punya. Bagaimana kemudian mereka memakai sepatu, memakai seragam, bukan hal lain," katanya, Selasa (30/6).

Baca juga: Jalankan Aksi Dengan Jalan Khaki, Polisi Tangkap Lansia Pencuri Belasan Sepeda Dalam Sebulan

Program ini merupakan murni inisiatif dari pihak Kemensos yang secara resmi mengajukan permohonan bantuan personel kepada institusi TNI. Berdasarkan rencana kerja nasional, sebanyak 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II dijadwalkan akan diterjunkan langsung untuk mengawal siswa di 178 titik asrama SR di seluruh Indonesia pada 3-8 Agustus 2026.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat yang berkembang pasca-insiden dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih beberapa waktu lalu, Mensos memastikan agenda untuk Sekolah Rakyat ini bersih dari muatan latihan fisik militer yang keras.

"Tidak ada, di sana (Sekolah Rakyat) tidak ada. Tenu tidak secara khusus untuk itu," tegas Saifullah.

Gus Ipul mengatakan, para guru SR juga dibina agar mampu memahami dan mendalami potensi setiap pelajar yang diterima. Mereka yang berbakat atau memiliki kemampuan di bidang tertentu akan didampingi untuk proses pengembangannya.

Konsolidasi di Kompleks SR DIY juga menjadi momentum pertemuan antara 166 kepala SR Rintisan dengan sekitar 30-an kepala SR yang baru. Mereka dipertemukan dengan harapan bisa saling belajar satu sama lainnya.
"Sebab kami ingin seluruh kepala SR memiliki satu pemahaman yang utuh soal SR, karena butuh empati dan kerja dengan hati," jelas Gus Ipul.

Pada operasional perdana di Tahun Ajaran Baru ini akan ada sekitar 300 pelajar SR DIY di Kulon Progo. Mereka akan menjadi angkatan pertama untuk jenjang SD sampai SMA.    

Belum bersikap
Sementara itu, pihak Dinas Sosial DIY belum dapat mengambil sikap resmi terkait wacana kebijakan anyar Kemensos yang akan melibatkan taruna Akmil dan Akpol untuk memberikan pelatihan karakter di SR. Sejauh ini, pola pembentukan kedisiplinan siswa SR di DIY dinilai sudah berjalan sangat baik melalui kerja sama eksisting dengan unsur TNI dan Polri setempat.

Sekretaris Dinas Sosial DIY, Suyarno, S.Sos., MA., menjelaskan bahwa program pembinaan karakter dan kedisiplinan semi-militer bagi para siswa berasrama selama ini telah digulirkan secara rutin. Pihaknya menggandeng jajaran Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil), Kepolisian Resor (Polres/Polsek) di wilayah masing-masing.

"Kalau wacana Taruna ini kami juga tentunya belum bisa bersikap seperti apa karena memang ini hal baru juga gitu, wacana itu gitu kan. Jadi kalau yang bisa saya sampaikan, selama ini kita kerja sama dengan kepolisian maupun TNI," ujar Suyarno, Senin (6/7).

Menurut Suyarno, kehadiran unsur TNI dan Polri di lapangan sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku para siswa. Evaluasi positif ini terlihat pada asrama Sekolah Rakyat yang berada di wilayah Sonosewu maupun Purwomartani.

Suyarno memaparkan bahwa mayoritas siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat di wilayahnya berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah, yakni berada pada kategori desil 1 dan desil 2 (keluarga miskin).

Latar belakang lingkungan rumah yang sering kali minim aturan formal membuat penanaman nilai-nilai kedisiplinan dasar menjadi tantangan utama pada masa awal masuk sekolah.

“Dengan adanya pelatihan kedisiplinan itu ya terbentuk, bagaimana tepat waktunya, ketika jam makan ya semuanya sudah siap di depan tempat makan, ketika mau jam pelajaran begitu. Sampai dengan istirahat, jam istirahatnya jam 10 malam sudah tidak ada aktivitas kayak gitu, ya kita bisa lihat gitu mereka bisa melaksanakan dengan lebih baik lagi gitu," kata Suyarno secara rinci.

Guna membentuk fondasi karakter tersebut, Dinas Sosial DIY menerapkan strategi pelatihan intensif yang dipusatkan pada masa orientasi siswa baru. Pola ini dianggap paling efektif untuk memicu transformasi perilaku secara cepat, sebelum nantinya beralih ke tahap pemeliharaan kebiasaan.

Mengenai materi pembinaan harian, bentuk kedisiplinan yang diajarkan oleh aparat TNI dan Polri berfokus pada aktivitas mendasar, mulai dari baris-berbaris hingga tata cara beribadah dan makan bersama di asrama.
180 pelajar

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, Kulon Progo mendapat kuota sebanyak 180 pelajar untuk angkatan pertama SR DIY.
"Kuotanya masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA sebanyak 90 anak," kata Ernawati ditemui di Kompleks SR DIY, Senin (6/7).

Ia menjelaskan, ratusan anak yang jadi pelajar itu didapatkan dengan skema penjangkauan. Prosesnya dilakukan oleh tim yang diisi oleh Dinsos-PPPA Kulon Progo, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Balai Pendidikan Menengah (Dikmen), Tim Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) kabupaten, dan Dewan Pendidikan.

Menurut Ernawati, penjangkauan dilakukan berdasarkan data dari BPS, lalu diverifikasi dan divalidasi oleh tim. Tim lalu melakukan rapat pleno hingga tiga kali untuk menentukan calon pelajar SR berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

"Seperti harus masuk desil 1 dan 2, pola pengasuhan orang tua, kondisi rumah, hingga penghasilan sehari-hari," jelasnya.

Berdasarkan proses tersebut, kuota SMP dan SMA berhasil terpenuhi, bahkan lebih sehingga tim harus memilah kembali secara rinci. Namun untuk jenjang SD, saat ini baru terisi tujuh pelajar dari kuota 90 anak asal Kulon Progo.

Ernawati menjelaskan, ada keengganan dari para orang tua calon pelajar untuk melepas anaknya masuk SR. Sebab harus tinggal di dalam asrama dan terpisah dari orang tua.

Sedangkan si anak juga belum tentu berani ditinggalkan orang tuanya. Apalagi untuk bisa masuk ke SR wajib ada persetujuan dari orang tua calon pelajar dalam bentuk tanda tangan surat pernyataan.

"Kami sudah sampaikan ke pemerintah pusat, sekaligus mengusulkan apakah masih boleh melakukan penjangkauan lagi sambil proses pendidikan di SR berjalan," ujar Ernawati.

Para pelajar SR dijadwalkan mulai masuk asrama pada 13 Juli, lalu mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan selama 3 hari dari tanggal 14 sampai 16 Juli. Setelahnya mereka menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sebelum masuk ke pembelajaran.

Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam operasional SR. Menurutnya, kehadiran para kepala SR, calon murid, hingga para wali menjadi bukti bahwa SR siap beroperasi di tahun ini.

Ia menilai kehadiran SR bisa membantu memutus rantai kemiskinan di Kulon Progo yang angkanya saat ini masih tinggi lewat pendidikan. Sebab pelajar yang bisa masuk SR berasal dari keluarga yang tidak mampu, khususnya desil 1 dan 2.

"SR menjadi langkah jitu dari pemerintah yang menyentuh akar persoalan kemiskinan," jelas Ambar.

Namun ia juga berharap ada keterlibatan warga sekitar SR, seperti menjadi petugas keamanan. "Sebab warga sekitar sini yang memahami kondisi wilayahnya, dan harapannya bisa memberikan manfaat secara ekonomi bagi warga sekitar," kata Ambar. (alx/han/kompas.com)