TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembentukan kembali Kementerian Transmigrasi pada awal pemerintahan Kabinet Merah Putih sempat memicu gelombang protes dan penolakan keras dari masyarakat di Pulau Papua.
Banyak pihak mengkhawatirkan program ini akan memicu ketimpangan sosial-ekonomi serta mengabaikan hak ulayat masyarakat adat Papua.
Namun, dalam waktu singkat, resistansi tersebut berhasil diredam oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara melalui pendekatan humanis dari hati ke hati, tanpa menggunakan kekuatan militer.
"Saat kementerian ini dibentuk kembali, Papua langsung memprotes keras dan menolak. Tetapi kami tidak membalas penolakan itu dengan konfrontasi. Kuncinya adalah sosialisasi yang tulus dan menghargai harkat martabat mereka," kata
Iftitah.
Baca juga: Menggantung 17 Tahun, Mentrans Iftitah Bicara Penyelesaian Sengketa Lahan Transmigrasi Muaro Jambi
Iftitah menceritakan momen pertamanya turun langsung menemui masyarakat adat di wilayah Papua Selatan.
Guna mencairkan suasana yang tegang, mantan perwira TNI ini meminta jajaran personel militer yang mendampinginya untuk keluar dari ruangan.
Ia kemudian memilih untuk duduk bersila bersama para tokoh adat di atas lantai demi membangun kesetaraan dan rasa saling percaya.
Langkah ini terbukti efektif mencairkan kebekuan komunikasi yang selama ini terjadi.
"Saya ingin mengobrol secara langsung dan terbuka dari hati ke hati dengan mereka. Kami jelaskan bahwa fokus kami di Papua adalah membangun peradaban yang menyejahterakan semua pihak, bukan untuk memindahkan kemiskinan dari daerah lain," terangnya.
Hasilnya, penolakan tersebut kini berubah menjadi penerimaan yang hangat.
Pemukiman transmigrasi lokal yang baru saja selesai dibangun di Papua kini diresmikan langsung atas permintaan warga setempat yang menginginkan kehadiran fisik Menteri Transmigrasi.
Selain program transmigrasi lokal, Kementerian Transmigrasi juga menerjunkan ratusan pemuda berpendidikan tinggi melalui program Transmigrasi Patriot ke wilayah-wilayah pelosok Papua, termasuk di Distrik Yapsi.
Para patriot ini diterjunkan untuk menjawab keluhan mendasar warga Papua terkait minimnya tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta penyuluh pertanian di lapangan.
"Kehadiran transmigran patriot ini membawa dampak nyata. Di Distrik Yapsi yang sangat kesulitan air bersih, para mahasiswa dan guru besar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan penggalangan dana mandiri (fundraising) untuk membangun infrastruktur air bersih bagi warga setempat," jelas Iftitah.
