BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, resmi menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalsel.

Pertemuan tersebut secara khusus membahas polemik distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, yang belakangan memicu keluhan luas di masyarakat.

Sorotan tertuju pada fenomena antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dugaan praktik mafia BBM, hingga maraknya aksi pelangsiran yang disinyalir menjadi penyebab utama kelangkaan BBM bersubsidi di wilayah Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan itu Yudha menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk tidak mengambil langkah maupun tindakan jangka pendek. 

Sebaliknya pihaknya ujar Yudha ia berkomitmen untuk melakukan pemetaan, hingga mencapai akar permasalahan. 

"Agar kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran," katanya, Selasa (7/7/2026).

Baca juga: Temukan Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi, Pansus DPRD Kalsel Minta Satgas Diaktifkan

Lebih lanjut, Kapolda menekankan pentingnya komunikasi intensif dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan. 

Ia menginstruksikan agar seluruh pihak, termasuk Pertamina, BPH Migas, serta pemerintah daerah, duduk bersama untuk mencari solusi komprehensif.

Senada dengan hal tersebut, menurut Ketua Umum BADKO HMI Kalsel, Abdi Aswadi, bahwa persoalan ini menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi masyarakat. 

Pada kesemaptan itu ia mendesak agar negara hadir lebih tegas, dalam memastikan distribusi BBM tepat sasaran.

"Kelangkaan BBM subsidi tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan yang berulang tanpa penyelesaian," ujarnya.

Baca juga: Daftar Harga BBM Terbaru Selasa 7 Juli 2026, Ada yang Sudah Turun, Cek Pertamax dan Solar di Kalsel

Berkaitan hal tersebut Abdi menegaskan, pihaknya siap mengawal proses ini hingga ke ranah implementasi kebijakan. 

Menurutnya, penyelesaian tidak boleh bersifat tambal sulamagar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban di lapangan.

"Semoga pertemuan ini jadi momentum titik balik dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dengan elemen masyarakat," harapanya. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)