SURYA.CO.ID, PEKANBARU - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, sukses memimpin Misi Dagang dan Investasi Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Riau di Ballroom Hotel Novotel Pekanbaru pada Rabu (8/7/2026).
Pertemuan bisnis itu berhasil membukukan komitmen transaksi fantastis senilai Rp1.066.031.400.000 (Rp1,06 triliun).
Acara strategis yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi ini, menjadi bukti kuatnya sinergi pelaku usaha kedua provinsi.
Kolaborasi ini dirancang untuk memperluas jaringan perdagangan, memperkuat rantai pasok antardaerah, sekaligus mendorong integrasi pasar domestik dan peningkatan investasi nasional.
Catatan transaksi tahun ini menunjukkan lonjakan signifikan, yakni hampir tiga kali lipat dibandingkan nilai Misi Dagang dan Investasi Jatim-Riau pada 5 Maret 2020 di Pekanbaru, yang mencatatkan komitmen transaksi Rp362,12 miliar melalui 51 transaksi dagang.
Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa agenda ini merupakan pelaksanaan misi dagang kelima yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sepanjang tahun 2026.
"Untuk tahun 2026 ini merupakan misi dagang yang kelima. Yang selalu kami bangun adalah penguatan kemitraan antarprovinsi. Karena itu kami terus membawa semangat tumbuh bersama, maju bersama, berkembang bersama, dan sejahtera bersama," ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, misi dagang bukan sekadar forum pertemuan antara penjual dan pembeli biasa. Kegiatan ini merupakan ikhtiar nyata untuk mempertemukan potensi serta kebutuhan kedua daerah, memperpendek rantai distribusi, memperluas pasar produk unggulan, sekaligus memperkuat penggunaan produk dalam negeri.
Nilai komitmen transaksi sebesar Rp1.066.031.400.000 tersebut terdiri atas penjualan Jawa Timur sebesar Rp704.881.400.000, dan pembelian dari Provinsi Riau sebesar Rp361.150.000.000.
Jawa Timur memasok berbagai komoditas unggulan meliputi olahan daging unggas dan sapi, susu, daging unggas, kambing/domba, DOC (day-old chicks), rokok, beras, cabai, bawang merah, bawang putih, pakan ikan, pakan udang, benur, pupuk, bibit sapi Madura, kopi green bean, fillet dori, bahan baku baja, sambal, bumbu dapur, aneka seafood, mesin vacuum frying, sarden kaleng, gula merah, dan teh curah.
Sebaliknya, Jawa Timur memperoleh berbagai komoditas strategis dari Provinsi Riau, antara lain udang vaname, arang tempurung kelapa, kelapa jambul, pulp, dan sirip teripang kering.
Khofifah memaparkan bahwa hubungan ekonomi kedua provinsi ini sangat saling melengkapi. Kebutuhan pulp di Jawa Timur, misalnya, sangat bergantung pada pasokan dari Riau.
"Kebutuhan pulp di Jawa Timur sangat tinggi. Hampir 99 persen kebutuhan pulp Jawa Timur dipasok dari Provinsi Riau. Karena itu secara perdagangan kami memang masih mengalami defisit terhadap Riau. Namun kondisi ini justru menunjukkan kuatnya keterhubungan ekonomi kedua provinsi, sekaligus besarnya peluang untuk terus memperluas perdagangan dua arah yang semakin seimbang," jelasnya.
Berdasarkan data Perdagangan Antarwilayah Indonesia Tahun 2024, total perdagangan antarwilayah Jawa Timur mencapai Rp333,83 triliun.
Khusus dengan Riau, nilai perdagangan kedua provinsi mencapai Rp9,43 triliun, dengan pembelian Jawa Timur dari Riau sebesar Rp9,17 triliun, dan penjualan Jawa Timur ke Riau sebesar Rp257,36 miIiar, sehingga neraca perdagangan Jatim terhadap Riau masih mengalami defisit Rp8,91 triliun.
Dalam Misi Dagang kali ini, tercatat sepuluh kerja sama bisnis dengan nilai transaksi terbesar dari berbagai sektor strategis:
Khofifah berharap, hasil penandatanganan komitmen ini segera terealisasi menjadi hubungan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan demi kemakmuran bersama.
"Ini adalah cara kami merajut Indonesia, cara kami menjahit Nusantara, sehingga tidak ada yang tertinggal. Kita ingin maju bersama, tumbuh bersama, berkembang bersama, dan sejahtera bersama," pungkas Khofifah.
Secara kumulatif sejak tahun 2019 hingga 2026, Pemprov Jatim telah melaksanakan 52 kali misi dagang dalam negeri, dengan total komitmen transaksi mencapai Rp40,21 triliun yang melibatkan 2.602 pelaku usaha lintas provinsi.