TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Penambang di Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mengapresiasi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus atas terbitnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Pasalnya, salah satu blok WPR yang terbit ada di desa Buyat.

Aril seorang penambang asal Buyat mengatakan sangat senang dengan terbitnya WPR.

Baca juga: Gubernur YSK Pastikan Pemprov Sulut Terus Perjuangkan WPR dan IPR, Bersabar Saja

Menurutnya, kebijakan ini dinilai memberi kepastian hukum sekaligus mendongkrak ekonomi lokal. 

Langkah taktis Pemerintah Provinsi Sulut dianggap sebagai solusi konkret dalam menyelaraskan regulasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat ditingkat tapak.

Menurutnya, penetapan Buyat, Kecamatan Kotabunan sebagai WPR membawa angin segar bagi pekerja tambang. 

Selama ini, para penambang dilingkupi rasa cemas akibat ketatnya regulasi pertambangan.

“Informasi ini membuat kami sangat senang karena kami tidak takut lagi bekerja sebagai penambang. Landasan hukumnya ada yang memayungi kami,” ujarnya, Rabu 8 Juli 2026. 

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kebijakan yang berpihak pada penambang tersebut. 

Meski menyambut baik ruang ekonomi yang dibuka, warga menyadari tanggung jawab ekologis yang menyertainya. 

Para penambang berkomitmen menjaga kelestarian alam di sekitar kawasan pertambangan Buyat. 

Masyarakat berjanji bahwa setelah WPR resmi dibuka, pengelolaan lahan dilakukan secara terukur dengan asas hukum dan aturan perlindungan lingkungan hidup sebagai landasan utama.

“Tentunya kami juga akan menjaga kelestarian alam. Hal ini atas perjuangan Bapak Gubernur Sulut yang senantiasa mengerti keluhan rakyatnya,” tuturnya. 

Penerbitan WPR diyakini menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian masyarakat Boltim. 

Legalitas usaha di sektor pertambangan rakyat diproyeksikan membuka lapangan kerja yang aman dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penambang.

Namun, transformasi menuju pertambangan legal dan aman memerlukan pengawalan ketat dari instansi terkait. 

Warga berharap pemerintah daerah terus hadir di lapangan untuk memberikan pembinaan teknis secara berkala.

Pendampingan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas penambangan mengutamakan keselamatan kerja serta memberi manfaat ekonomi optimal.