TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kegaduhan pameran seni kontemporer Artjog kembali menjadi perbincangan publik.
Keterlibatan yayasan milik putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo Foundation (DHF) menjadi alasan para seniman dan aktivis bersuara.
Melalui Diskusi Publik bertajuk Seni dan Kekuasaan: Independensi Seni, Pendanaan Seni, dan Kebebasan Berekspresi di Ruang Seni Kontemporer, para narasumber dari pelaku seni, aktivis dan penyelenggara event kesenian mencoba mengurai persoalan itu.
Diskusi yang dilaksanakan di Universitas Sanata Dharma itu diawali dari penjelasan dari Heri Pemad, selaku pendiri sekaligus CEO dan Direktur Artjog.
Dalam kesempatan itu, Heri Pemad menyampaikan kronologi keterlibatan Didit Hediprasetyo Foundation dalam pendanaan festival seni Artjog.
Mulanya manajemen Artjog mengundang Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon untuk membuka chapter Jogja (rangkaian Artjog) di GIK sekaligus untuk orasi kebudayaan.
Namun karena ada suatu alasan, rencana itu dibatalkan dua hari sebelum event itu digelar dan pembukaan Artjog digantikan oleh Didit Hediprasetyo.
Singkat cerita Heri Pemad bersama tim merasa kesulitan untuk mencari sponsor pelaksaan Artjog.
“Saya berpikir ketika ngopi malam, ini saya akan ada kendala mencari sponsor. Salah satu teman festival akan sulit pertama tahun 2025 awal januari itu kita buat refleksi kebudayaan. Itu menggerakan itu supaya sebagai bentuk mengkritisi kerja menteri kebudayaan yang baru. Artinya ada peristiwa itu saya sudah menebak akan kesulitan mencari dukungan ke BUMN atau pemerinrah,” jelas Heri Pemad di hadapan audiens, di Ruang Koendjono, Gedung Pusat Universitas Sanata Dharma, Rabu (8/7/2026).
Kebetulannya ada sosok Didit Hediprasetyo yang menurut Pemad memiliki relasi yang cukup bagus untuk masuk ke BUMN.
“Saya gimana ya, 2026 akan sulit. Mumpung ada Mas Didit kan punya jago baru untuk bisa melobi, ini urusan jejaring, kalau dilobi figur beliau itu terbantu, jadi membantu mencari sponsor di BUMN,” tutur Heri Pemad.
Gayung pun bersambut, Didit Prabowo berhasil membuka jalan masuk manajemen Artjog kepada dua perusahaan BUMN.
Nilai sponsor pun menurut Pemad cukup besar dan bisa membantu jalannya kegiatan.
Bahkan Pemad sempat berpikir memasukkan nama Didit Hediprasetyo kedalam proposal untuk event-event berikutnya supaya memudahkan dalam mencari pendanaan.
“Singkat cerita saya meminta beliau untuk membuka Artjog sekalian supaya tahun depannya lebih mudah,” ungkpanya.
Namun hal ini justru menuai reaksi pro dan kontra bagi sebagian seniman maupun aktivis.
Konflik pun semakin memanas karena logo DHF muncul dalam publikasi sponsor festival seni rupa terbesar itu.
Publik ramai ramai mengecam adanya keterlibatan putra Presiden Prabowo Subianto dalam hajatan seni tersebut.
Pemad juga menyampaikan bahwa Didit ikut menyumbang pembelian tiket presale dengan jumlah besar lalu dibagikan ke pelajar melalui sekolah-sekolah.
“Kami belum berpikir dampaknya seperti ini. Saya minta maaf kepada Farah Wardani sebagai kurator, tentu seluruh seniman yang berpartisipasi di Artjog baik di ruang pameran termasuk Artjog Kids mohon maaf atas hal ini ini,” jelas Heri Pemad.
Diskusi Publik ini memancing reaksi beragam pandangan, salah satunya diungkapkan Pematung sekaligus Aktivis Hak Asasi Manusia, Dolorosa Sinaga.
Di awal pemaparan, Dolo mengajak peserta refleksi beberapa kasus yang pernah dihadapi olehnya.
Dia mengatakan, masyarakat melihat peristiwa Artjog ini sebagai pembelajaran.
Dolo menuturkan di era Presiden Soeharto, muncul istilah tahanan politik (Tapol) sebuah label yang memudahkan pemerintah melakukan kontrol terhadap mereka.
“Akhirnya banyak eks tapol anaknya ganti nama supaya bisa sekolah,” jelasnya.
Di dalam persoalan itu, Dolo mengingatkan bahwa hukum internasional mengatakan jika ada anak yang terlahir dari ayah seorang pejahat, maka anak tersebut tetap memiliki hak sosial yang sama dengan lainnya.
“Kalau anaknya penjahat, anak tersebut gak boleh dibebani dengan sanksi sosial. Kemudian balik lagi ke Didit, dia kaya raya, jadi temannya seseorang, dia mendanai (event) kemudian kita melihat seolah kita berkawan dengan bapaknya?,” jelas Dolo.
Pendiri Ruang Rupa, Ade Darmawan, mengatakan penolakan publik terhadap keterlibatan Putra Presiden Prabowo merupakan wujud bahwa publik telah menjadi stakeholder yang kuat untuk Artjog.
“Jadi gak main-main publik bukan hanya pembeli tiket tapi stakeholder, itu harus dilihat kepekaan harus tinggi, menurut saya protokol menjadi penting,” ungkapnya.
Ade Darmawan menegaskan, penolakan publik terhadap Artjog 2026 menjadi persoalan klasik ketika sebuah event berubah dengan skala besar.
“Ini sebenarnya klasik problem ketika event membesar hasrat membesar, itu sangat menggoda dan ini membuktikan Artjog berada persis di model kapitalistik, ini adalah salah satu fenomena banyak sekali yang gak relevan karena dia memproduksi tontonan wahana bukan distribusi pengetahuan,” terang dia.
Salah satu Seniman yang ikut berpartisipasi di Artjog 2026, Restu, mengaku kaget ketika ada nama Didit Hediprasetya pada event sekelas Artjog.
“Kalau ada pilihan misal dari awal disebutkan bahwa ada nama Didit disitu aku akan mundur, karena aku sadar betul karya yang aku tawarkan itu isinya kritik rezim, ini tentang MBG dan lainnya. Kemudian kalau uang mereka ada disitu (Artjog) sebagai seniman, aku jelas menentang itu,” tegasnya.
Dari masalah ini menurut Restu ada banyak hal yang harus disadari bersama dan menjadi bahan introspeksi semua pihak.
Di sisi lain, Pakar Kajian Budaya, St Sunardi, mengapresiasi keberanian dan kejujuruan Heri Pemad terkait keterlibatan Didit Hediprasetyo di event Artjog.
Menurutnya kekecewaan publik terhadap keterlibatan Didit Hediprasetya merupakan bentuk rasa sayang masyarakat terhadap Artjog.
“Karena Artjog sangat relevan di tengah rezim yang gak relevan beberapa tahun terakhir. Artjog direspons masyarakat sangat sengit karena disayangi masyarakat,” tegas St Sunardi. (hda)
