BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagai bagian dari efisiensi memukul sektor ketenagakerjaan.

Sebagaimana Bayu Pratama (30), warga Alalak Selatan, Banjarmasin Utara, tak pernah membayangkan kontrak kerjanya berakhir bersamaan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan perusahaan tempatnya bekerja.

Selama sekitar satu tahun, ia bekerja di salah satu perusahaan vendor pemerintah dengan tugas memantau perangkat, mencatat laporan, hingga memastikan status perangkat tetap aktif.

Sekitar 10 hari sebelum masa kontraknya berakhir menjelang Idulfitri 2025, Bayu mendapat kabar bahwa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja.

 “Timing-nya memang pas kontrak habis. Dari sana ada informasi kalau memang ada pengurangan pegawai,” ujarnya, Selasa (7/7).

Meski memperoleh kompensasi sebesar satu kali gaji, Bayu mengaku tetap terpukul menerima kabar tersebut.

Baca juga: Duit Warga Kalsel Rp112 Miliar Raib Digondol Penipu Online 

Baca juga: Dilema Sekolah Rakyat Tingkat SD di Kalsel, Orangtua Berat Lepas Anak Masuk Asrama

 “Saya langsung merasa, ternyata keputusan presiden bisa berdampak langsung ke diri saya. Rasanya takjub juga. Mau marah juga bingung harus ke siapa,” katanya sambil tertawa kecil.

Situasi itu semakin berat karena di rumah ia tinggal berdua bersama sang ayah yang sedang menjalani pemulihan akibat stroke. “Beliau tidak saya kasih tahu. Saya diam saja,” katanya.

Selama menganggur, Bayu juga mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp 1,4 juta untuk membantu kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, kebutuhan makan menjadi pengeluaran terbesar selama belum memiliki pekerjaan tetap.

Beruntung, jaringan pertemanan membantunya bangkit lebih cepat. Ia sempat diterima sebagai tenaga penjualan di sebuah perusahaan suku cadang kendaraan. Namun belum lama bekerja, seorang rekannya menawarkan posisi untuk membantu mengelola usaha miliknya.

Kini Bayu kembali bekerja. Namun pengalaman kehilangan pekerjaan membuatnya berharap pemerintah memberi perhatian lebih kepada para pekerja.

Sementara dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalsel memang menunjukkan tren membaik pada semester pertama 2026.

Namun di balik penurunan itu, Banjarmasin masih menjadi daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di provinsi ini, seiring ketatnya persaingan kerja dan mulai munculnya gelombang efisiensi di sejumlah perusahaan.

Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja (P4TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Indah Fajarwati, mengatakan secara umum kondisi ketenagakerjaan di Kalsel masih tergolong terkendali dibandingkan rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, tantangan pasar kerja belum sepenuhnya teratasi. Setiap tahun jumlah angkatan kerja baru terus bertambah, diikuti lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang memasuki pasar kerja. Di sisi lain, dinamika dunia usaha juga menyebabkan sebagian pekerja kehilangan pekerjaan akibat PHK.

Indah menjelaskan tingginya angka pengangguran di Banjarmasin tidak lepas dari posisinya sebagai pusat ekonomi, perdagangan, jasa, dan pendidikan.

Kondisi tersebut membuat Banjarmasin menjadi tujuan utama para pencari kerja, baik dari kabupaten lain di Kalsel maupun dari provinsi sekitar.

 “Jumlah pencari kerja yang masuk jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja baru, sehingga persaingan memperoleh pekerjaan menjadi semakin ketat,” katanya.

Selain itu, Disnakertrans juga mencatat masih terjadi mismatch antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan spesifik.(sul)