BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Program Sekolah Rakyat (SR) sudah berjalan di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Selatan (Kalsel). Meski demikian, sistem pendidikan berasrama (boarding school) masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program SR di berbagai daerah.

Ternyata belum semua orangtua siap melepas anak-anak usia sekolah dasar untuk tinggal jauh dari keluarga.

Kondisi serupa juga terjadi di Kalsel. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel, Farhanie mengatakan persoalan tersebut hampir menjadi tantangan bersama di seluruh Indonesia, khususnya pada jenjang SD.

“Memang persoalan di Indonesia sama. Orangtua berat melepas anaknya atau si anak yang tidak bisa lepas dari orangtua karena masih usia SD. Memang itu yang menjadi tantangan Sekolah Rakyat karena sifatnya boarding,” katanya, kemarin.

Menurut Farhanie, tantangan itu hanya dirasakan di jenjang SD. Sementara untuk SMP dan SMA, proses pemenuhan kuota relatif berjalan lancar karena siswa maupun orangtua dinilai lebih siap menjalani sistem pendidikan berasrama.

Ia mengungkapkan, setiap Sekolah Rakyat menargetkan penerimaan sekitar 90 siswa jenjang SD. Namun, angka tersebut sulit dipenuhi, termasuk di Kalsel.

“Saya belum terlalu mengikuti update-nya, karena data langsung dipegang kabupaten/kota. Tetapi informasi yang didengar sebulan lalu, rata-rata sudah di atas 30 siswa baru untuk jenjang SD,” ungkapnya.

Farhanie menjelaskan, proses penjaringan calon siswa atau penjangkauan siswa baru dilakukan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing kabupaten/kota.

Maka dari itu, ia menilai keberhasilan pemenuhan kuota sangat bergantung pada intensitas sosialisasi di lapangan.

Ia pun berharap para pendamping PKH terus aktif memberikan edukasi kepada keluarga calon peserta didik agar keraguan terhadap sistem sekolah berasrama, khususnya bagi anak usia SD dapat perlahan teratasi.

Upaya tim pendamping PKH untuk merekrut siswa baru seperti tergambar di Tanahbumbu (Tanbu). Petugas membidik ratusan anak dari keluarga prasejahtera dan anak putus sekolah agar bisa kembali mengenyam bangku pendidikan.

Ketua Tim PKH Tanbu, Azhar Hanafi menyampaikan bahwa target jumlah peserta didik yang dicari keseluruhan sebanyak 270 siswa. Target ini nantinya dibagi ke dalam tiga rombongan belajar (rombel) untuk masing-masing jenjang, yang mana setiap rombel diisi 30 murid.

Mengenai teknis penjangkauan di lapangan, Azhar menjelaskan bahwa prosesnya mengacu pada data prelist yang diberikan dari siswa-siswi desil 1 dan 2. Untuk ketentuan usianya, pada jenjang SD berkisar antara 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, dan SMA maksimal 21 tahun.

“Hingga saat ini, calon peserta didik yang terjaring sebanyak 230 anak,” kata Azhar, Rabu (8/7).

Dari total 230 anak yang sudah terjaring tersebut, lanjutnya, rinciannya terdiri dari jenjang SD sebanyak 50 siswa, SMP 90 siswa, dan untuk jenjang SMA sebanyak 90 siswa.

Sementara untuk mendukung proses belajar mengajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel mulai menyiapkan calon kepala sekolah untuk program Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Tanbu.

Kepala Disdikbud Kalsel, H Abdul Rahim, belum lama tadi mengatakan pengelolaan Sekolah Rakyat berada di bawah Kementerian Sosial melalui Dinsos.

Sementara proses rekrutmen dilakukan Dinsos dengan dukungan koordinasi bersama Disdikbud Kalsel terkait pendataan peserta didik ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Menurut Abdul Rahim, saat ini Sekolah Rakyat telah beroperasi di Banjarbaru. Ke depan, program serupa akan diperluas ke Batola dan Tanbu.

Mantan Kabid Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Kalsel itu menjelaskan, pihaknya telah menerima permintaan dari Kementerian Sosial melalui Dinsos untuk menyiapkan kandidat kepala sekolah yang akan bertugas di dua daerah tersebut.

Disdikbud Kalsel kemudian mengusulkan masing-masing lima calon kepala sekolah untuk Batola dan lima calon untuk Tanbu. Para kandidat berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai SD, SMP hingga SMA.

Terkait kesejahteraan tenaga pendidik yang ditugaskan, Abdul Rahim menegaskan gaji kepala sekolah tetap dibayarkan oleh Pemprov Kalsel melalui Disdikbud Kalsel.(lis/msr/rin)