TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku akan melakukan safari politik ke sejumlah pimpinan partai politik (parpol), baik di tingkat pusat maupun daerah.

Safari politik ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat yang akan jatuh pada 9 September 2026 mendatang.

Menurut AHY, langkah ini merupakan upaya Partai Demokrat untuk menjalin komunikasi, sinergi, dan kolaborasi ke segala arah dengan berbagai lapisan masyarakat.

Baca juga: Tuntaskan Lari 10K, AHY Sebut Membangun Indonesia Pekerjaan Maraton Bukan Sprint

"Kita ingin membangun silaturahmi 360 dengan baik, dengan berbagai tokoh termasuk pimpinan partai politik di pusat maupun di daerah," kata AHY dalam acara kick off rangkaian HUT ke-25 Partai Demokrat di Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat selalu ingin bersahabat dengan semua tokoh dan elemen politik yang ada di Tanah Air.

Ia menilai, segala bentuk dinamika dan kompetisi politik harus segera diakhiri ketika semua pihak sudah dihadapkan pada satu tujuan yang sama, yakni memajukan bangsa dan negara.

"Demokrat ingin bersahabat dengan semuanya. Politik adalah politik. Kompetisi harus berakhir ketika kita ingin sama-sama memajukan negeri ini," ucap AHY.

Sebelumnya, AHY juga meminta agar penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara adil tanpa pandang bulu.

Menurut AHY setiap warga negara pada hakikatnya memiliki hak dan keinginan yang kuat untuk bisa merasakan keadilan di negerinya sendiri.

 "Keadilan harus ditegakkan. hukum harus ditegakkan, tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas," kata AHY.

AHY mewanti-wanti agar jangan sampai ada warga negara yang terzalimi, baik secara politik maupun kehilangan kesempatan untuk sejahtera secara ekonomi dan sosial.

"Tidak boleh ada yang terzalimi baik secara politik dan tidak mendapatkan kesempatan secara ekonomi dan sosial," ujarnya.

Selain menyoroti masalah penegakan hukum, AHY juga menyinggung persoalan demokrasi.

Menurut dia, menjaga napas demokrasi adalah kewajiban yang sudah melekat pada identitas Partai Demokrat.