TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah media asing menyoroti program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sorotan dari media internasional terhadap program MBG ini berlangsung usai penyelidikan dugaan korupsi terus meluas.
Media yang berpusat di Doha, ibukota Qatar, Al Jazeera menyebut program MBG menjadi salah satu dugaan skandal korupsi terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Sedangkan South China Morning Post (SCMP), media yang berpusat di Hong Kong ini menyoroti meluasnya penyelidikan yang kini tidak lagi hanya menyasar pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga anggota aktif kepolisian dan seorang perwira militer.
Di tengah penyelidikan kasus korupsi tersebut, pelaksanaan MBG juga menuai kritik karena dinilai belum tepat sasaran, diwarnai ribuan kasus keracunan makanan, serta menghadapi persoalan tata kelola dan efisiensi anggaran.
Diketahui program Makan Bergizi Gratis diluncurkan pada Januari 2025 sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.
Tujuan program MBG adalah menekan angka stunting pada anak, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.
Pemerintah membangun hampir 28.000 dapur di berbagai daerah, dengan kapasitas produksi hingga 3.000 porsi makanan bergizi setiap hari untuk didistribusikan kepada pelajar dan masyarakat.
Menurut data Bank Dunia yang dikutip Al Jazeera, prevalensi stunting di Indonesia berhasil turun menjadi sekitar 20 persen dalam satu dekade terakhir.
Namun, angka tersebut masih tergolong tinggi, terutama di sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia.
Kasus dugaan korupsi mencuat setelah aparat menangkap Kepala Badan Gizi Nasional beserta dua wakilnya pada awal Juni 2026.
Menurut Al Jazeera, ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan pengadaan senilai sekitar 56 juta dolar AS.
Seiring berjalannya penyelidikan, cakupan perkara terus berkembang.
SCMP melaporkan penyidik kini mendalami dugaan keterlibatan aparat setelah sejumlah yayasan pengelola dapur MBG disebut memiliki keterkaitan dengan unsur kepolisian dan militer, mengutip temuan lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Dalam perkembangan terbaru, aparat menyelidiki sedikitnya tujuh orang, termasuk seorang anggota aktif kepolisian dan seorang perwira militer yang diduga terkait proses pengadaan dalam program tersebut.
Besarnya nilai anggaran membuat dugaan penyimpangan dalam program ini menjadi perhatian publik.
Pada tahun pertama pelaksanaannya, pemerintah menggelontorkan sekitar 2,8 miliar dolar AS untuk memulai program.
Sementara pada 2026, anggaran MBG semula direncanakan mencapai 18,4 miliar dolar AS, sebelum akhirnya dipangkas menjadi 14,7 miliar dolar AS.
Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, mengatakan dugaan korupsi dalam MBG merupakan salah satu persoalan tata kelola paling serius yang dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, besarnya anggaran serta pelaksanaan program yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia menciptakan banyak titik rawan kebocoran.
Semakin panjang rantai distribusi, pengadaan, dan pelaksanaan di lapangan, semakin besar pula peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
Sasmita menilai persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan dugaan korupsi, tetapi juga efektivitas tata kelola program sosial berskala nasional.
Selain dugaan korupsi, pelaksanaan MBG juga dikritik karena dinilai belum menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Al Jazeera melaporkan lebih dari 18.000 dapur program berada di Pulau Jawa, wilayah dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi dibanding sebagian daerah lain di Indonesia.
Sebaliknya, Papua yang memiliki beberapa provinsi dengan angka stunting tertinggi hanya memiliki sekitar 270 dapur, jumlah yang hampir sama dengan Bali yang justru memiliki tingkat stunting terendah.
Kondisi tersebut memunculkan kritik mengenai prioritas distribusi program.
Anggota Indonesian Mothers Alliance, Annette Mau, menilai anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan bagi anak-anak yang benar-benar mengalami kerawanan pangan.
"Mengapa uang publik digunakan untuk memberi makan anak-anak dari keluarga mampu, sementara masih banyak anak yang menghadapi ketidakamanan pangan?" ujarnya kepada Al Jazeera.
Menurutnya, persoalan terbesar MBG bukan hanya terletak pada pelaksanaannya, tetapi juga pada desain kebijakan program.
Kritik serupa juga muncul terkait kelompok penerima manfaat.
Program MBG diberikan kepada seluruh pelajar hingga tingkat SMA, padahal berbagai penelitian menunjukkan upaya pencegahan stunting paling efektif difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Data pemerintah menunjukkan kelompok ibu hamil dan balita hanya mencakup sekitar 5 persen dari total 25,78 juta penerima manfaat sepanjang Januari hingga September 2025.
Pelaksanaan MBG juga dibayangi persoalan keamanan pangan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat sekitar 33.000 kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan program tersebut hingga April 2026.
Kasus-kasus tersebut memperkuat kritik terhadap kesiapan infrastruktur dan sistem pengawasan kualitas makanan dalam program berskala nasional itu.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat hampir 7.000 dapur yang beroperasi melebihi kebutuhan.
Menurutnya, insentif bagi dapur-dapur tambahan tersebut menghabiskan sekitar Rp1 triliun setiap bulan.
Ia juga menduga terdapat praktik jual beli izin operasional yang menyebabkan jumlah dapur berkembang melampaui kebutuhan riil.
Model pelaksanaan MBG juga menjadi perhatian para pengamat.
Alih-alih memanfaatkan kantin sekolah yang sudah tersedia, pemerintah membangun ribuan dapur baru yang dikelola yayasan.
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Vid Adrison, menilai pemerintah sebenarnya dapat menghemat anggaran dengan mengoptimalkan fasilitas yang telah ada.
Menurutnya, hampir setiap sekolah telah memiliki kantin yang memahami kebutuhan dan preferensi makanan para siswa sehingga pembangunan dapur baru dalam jumlah besar dinilai belum tentu menjadi pilihan paling efisien.
Di tengah berbagai kritik, pemerintah mulai melakukan sejumlah penyesuaian terhadap pelaksanaan MBG.
Presiden Prabowo menginstruksikan agar penggunaan anggaran dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Pemerintah kemudian memangkas anggaran MBG tahun 2026 dari 18,4 miliar dolar AS menjadi 14,7 miliar dolar AS.
Selain itu, Badan Gizi Nasional menyiapkan skema baru yang lebih memprioritaskan ibu hamil, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah juga tengah mengevaluasi sistem insentif bagi pengelola dapur, meski rincian perubahan kebijakan tersebut belum diumumkan.
Meski menghadapi kritik dan menjadi sorotan media internasional, Presiden Prabowo menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas pemerintah.
Prabowo mengatakan manfaat program tersebut dapat dirasakan langsung oleh petani, nelayan, serta anak-anak.
"Silakan tanya petani, nelayan, dan anak-anak. Apakah program ini diperlukan atau tidak?," kata Prabowo.
Ia menegaskan persoalan kelaparan harus menjadi prioritas utama pemerintah.
"Kalau perut orang lapar tidak segera diisi, mereka bisa meninggal," ujar Prabowo.
(*/ Tribun-medan.com)
